Paradoks Kekuasaan di Era Reformasi: Awal dan Akhir Sang Guru Bangsa
Momen terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, sebagai Presiden Republik Indonesia Keempat pada Oktober 1999 adalah sebuah puncak dramatis dari gelombang Reformasi. Ia adalah tokoh sipil yang memiliki legitimasi kultural dan spiritual yang kuat, seorang intelektual pluralis yang diharapkan mampu memimpin transisi Indonesia keluar dari bayang-bayang otoritarianisme Orde Baru menuju demokrasi sejati. Namun, ironisnya, masa jabatannya berlangsung kurang dari dua tahun. Gus Dur dilengserkan melalui mekanisme Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pertengahan 2001, sebuah peristiwa yang hingga kini menyimpan lapisan kompleksitas politik, konstitusional, dan moral.
Pertanyaan kenapa Gus Dur lengser tidak bisa dijawab hanya dengan menunjuk satu skandal atau satu konflik. Kejatuhannya merupakan akumulasi dari gesekan struktural, pertarungan kepentingan elite politik yang baru terbentuk, dan gaya kepemimpinan unik yang cenderung non-konvensional. Gus Dur datang ke Istana dengan mandat besar, tetapi tanpa dukungan politik yang solid di Parlemen. Inilah fondasi keropos yang menjadi penyebab utama kejatuhannya.
Latar Belakang Historis Mandat Kekuasaan
Untuk memahami kejatuhan Gus Dur, kita harus kembali ke komposisi politik pasca Pemilu. Meskipun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpinnya hanya meraih sekitar 12% suara, Gus Dur terpilih berkat manuver politik " poros tengah" yang didukung oleh faksi-faksi Islam non-PDI Perjuangan dan sebagian Golkar. Kemenangan ini bukanlah hasil dari konsolidasi kekuatan tunggal, melainkan hasil kompromi, yang dikenal sebagai 'Transaksional Demokratis' di masa awal Reformasi. Koalisi yang menghantarnya ke kekuasaan —terutama dengan mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang partai nya memenangkan suara terbanyak— adalah koalisi yang rapuh, penuh dengan janji yang sulit dipenuhi dan kepentingan yang saling bertentangan.
Pertarungan kekuasaan legislatif melawan eksekutif menjadi ciri utama masa kepemimpinan Gus Dur.
Faktor Kunci I: Konflik Parah antara Eksekutif dan Legislatif
Inti dari kejatuhan Gus Dur adalah perseteruannya yang berkelanjutan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR. Konflik ini bukanlah sekadar perbedaan pendapat, melainkan pertarungan sengit tentang definisi peran dan batas kekuasaan di era pasca-otoritarian. Di bawah Orde Baru, DPR hanyalah stempel karet bagi eksekutif. Reformasi membalikkan kondisi ini, memberikan DPR kekuasaan pengawasan yang besar, tetapi Gus Dur, dengan gaya kepemimpinan yang cenderung mengabaikan formalitas politik, dianggap meremehkan lembaga tersebut.
Pengabaian Formalitas dan Konsolidasi Politik
Gus Dur seringkali mengambil keputusan penting tanpa konsultasi yang memadai dengan DPR atau bahkan kabinetnya sendiri. Kebijakan mengenai pembubaran Departemen Penerangan, rencana membuka hubungan dagang dengan Israel, hingga upaya pemindahan Ibu Kota, semuanya menimbulkan kegaduhan. Bagi DPR, tindakan-tindakan ini adalah bentuk arogansi eksekutif yang tidak dapat diterima, mengingatkan mereka pada gaya kepemimpinan otoriter masa lalu.
Strategi Mengganti Kabinet yang Tidak Stabil
Dalam rentang waktu yang singkat, Gus Dur melakukan perombakan kabinet secara berulang, seringkali tanpa alasan yang jelas atau tiba-tiba. Menteri-menteri kunci, termasuk tokoh yang memiliki basis dukungan politik kuat di DPR, dicopot. Contoh paling mencolok adalah pemecatan Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) dari jabatan Menko Kesejahteraan Rakyat dan pencopotan Laksamana Sukardi (PDIP) dari jabatan Menteri BUMN. Tindakan ini secara langsung mengikis basis dukungan koalisi yang telah susah payah dibangun, mengubah sekutu potensial menjadi lawan politik yang dendam.
Mekanisme Kriminalisasi Politik: Memorandum DPR
Konflik memuncak ketika DPR menggunakan mekanisme hak interpelasi dan hak angket terkait dua isu keuangan: Buloggate dan Bruneigate. Meskipun isu ini memiliki dimensi hukum, penggunaan alat parlemen menjadikannya sepenuhnya isu politik yang digunakan untuk menekan dan menjatuhkan Presiden.
Proses lengsernya Gus Dur diformalkan melalui serangkaian Memorandum:
- Memorandum I (Februari): DPR mengeluarkan Memorandum I, menuntut Gus Dur menjelaskan tuduhan keterlibatannya dalam skandal keuangan. Memorandum ini menuntut klarifikasi dalam tiga bulan.
- Memorandum II (April): Setelah DPR menilai jawaban Gus Dur tidak memuaskan atau kurang kooperatif, Memorandum II dikeluarkan. Ini adalah peringatan keras terakhir dan memberikan waktu satu bulan kepada Presiden untuk memperbaiki diri atau menghadapi Sidang Istimewa.
- Sikap Gus Dur terhadap Memorandum: Gus Dur secara konsisten menganggap proses Memorandum ini sebagai bentuk politisasi yang tidak adil. Ia melihatnya sebagai upaya kekuatan Orde Baru yang bersembunyi di balik DPR untuk menggagalkan agenda Reformasinya. Sikap konfrontatif ini semakin memperburuk hubungan dan memicu kemarahan parlemen.
Langkah DPR mengeluarkan Memorandum II, tanpa melalui proses hukum yang tuntas di pengadilan, menunjukkan bahwa kejatuhan Gus Dur adalah krisis politik dan konstitusional, bukan murni krisis hukum. DPR menggunakan kekuasaannya sebagai lembaga pengawas tertinggi untuk menilai "kinerja" dan "etika" Presiden, bukan hanya aspek pidana semata.
Faktor Kunci II: Buloggate dan Bruneigate
Dua skandal keuangan menjadi instrumen formal utama yang digunakan DPR untuk memicu proses impeachment. Meskipun Gus Dur sendiri tidak pernah terbukti bersalah secara hukum dalam kedua kasus tersebut, isu ini menciptakan persepsi publik yang buruk dan memberikan amunisi yang diperlukan oleh lawan politik di parlemen.
Buloggate: Dana Non-Budgetary yang Kontroversial
Kasus Buloggate melibatkan penggunaan dana non-budgetary sebesar sekitar Rp 35 miliar dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Bulog). Uang tersebut dicairkan oleh Kepala Bulog, yang kemudian diakui digunakan oleh swasta, termasuk Mamat Ghafur, yang disebut-sebut dekat dengan Gus Dur. Tujuannya diklaim untuk bantuan kemanusiaan di Aceh.
Dilema Etika vs. Hukum: Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa dana tersebut masuk ke kantong Gus Dur pribadi, DPR menyoroti bahwa sebagai pimpinan tertinggi negara, Presiden harus bertanggung jawab atas tata kelola keuangan yang buruk dan penyalahgunaan wewenang oleh orang-orang di sekitarnya. Isu ini menggarisbawahi kegagalan Gus Dur dalam membangun sistem pengawasan yang transparan di Istana.
Bruneigate: Bantuan Sultan dan Keterlibatan Pribadi
Bruneigate merujuk pada donasi sebesar US$ 2 juta dari Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, yang seharusnya ditujukan untuk bantuan kemanusiaan di Aceh. Dana ini diterima oleh Sekretaris Pribadi Gus Dur, tetapi pencatatannya ke dalam kas negara menjadi kabur. DPR menuntut klarifikasi karena khawatir dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak tercatat sesuai mekanisme keuangan negara.
Penggunaan dana non-konvensional dan keterlibatan staf pribadi Gus Dur dalam manajemen keuangan ini memberikan kesan bahwa Istana di bawahnya beroperasi di luar jalur administrasi resmi. Dalam iklim politik yang didominasi oleh semangat anti-korupsi pasca-Orde Baru, hal ini menjadi serangan yang fatal terhadap integritasnya.
Peran Tekanan Media dan Opini Publik
Skandal ini terjadi di tengah kebebasan pers yang baru mekar. Liputan intensif media, yang dipicu oleh konflik Gus Dur dengan beberapa pemilik media yang terafiliasi dengan Golkar, menciptakan gelombang opini publik yang menuntut pertanggungjawaban. Meskipun Gus Dur memiliki dukungan massa akar rumput yang sangat loyal (Nahdlatul Ulama/NU), dukungan elite dan kelas menengah perkotaan terkikis akibat citra buruk dari skandal tersebut.
Faktor Kunci III: Runtuhnya Koalisi Poros Tengah dan Pengkhianatan Elite
Kekuasaan Gus Dur dibangun di atas pasir. Ia terpilih bukan karena kekuatan partainya, melainkan karena dukungan poros tengah (yang didominasi partai Islam seperti PPP, PBB, dan PAN) dan perpecahan di PDI Perjuangan. Ketika menjabat, Gus Dur gagal mentransformasikan dukungan transaksional ini menjadi dukungan ideologis yang stabil.
Konflik dengan Amien Rais dan Poros Tengah
Amien Rais, tokoh kunci Poros Tengah yang mengantarkan Gus Dur ke kursi Presiden, menjadi salah satu kritikus terkerasnya. Awalnya, aliansi mereka bertujuan menyeimbangkan kekuatan PDI Perjuangan. Namun, perbedaan visi dan gaya kepemimpinan yang bertabrakan membuat hubungan mereka retak. Amien Rais, sebagai Ketua MPR, memiliki posisi strategis untuk memimpin upaya Sidang Istimewa dan menjadi motor utama di balik proses Memorandum.
Hilangnya Dukungan PDI Perjuangan
PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu yang merasa haknya dirampas dalam pemilihan presiden 1999, pada dasarnya hanya memberikan dukungan bersyarat kepada Gus Dur. Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Wakil Presiden, namun hubungan personal dan politik dengan Gus Dur sangat dingin. Gus Dur sering terlihat mengabaikan atau meremehkan peran Wakil Presiden.
Ketika Gus Dur mencopot menteri-menteri dari PDI Perjuangan, ia secara efektif memutuskan ikatan politik terakhirnya dengan partai terbesar di Parlemen. Begitu PDI Perjuangan, yang memiliki blok suara terbesar, bergabung dengan faksi oposisi, nasib Gus Dur hampir pasti ditentukan. Dukungan PDI-P untuk Sidang Istimewa adalah pukulan pamungkas.
Krisis Internal PKB dan NU
Bahkan basis dukungan utamanya, PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), mulai terpecah. Meskipun mayoritas kultural NU tetap setia, beberapa tokoh politik dan elite PKB mulai khawatir dengan gaya kepemimpinan Gus Dur yang semakin otoriter dalam mengambil kebijakan. Perpecahan internal ini melemahkan kemampuan Gus Dur untuk memobilisasi pertahanan politik di Parlemen.
Faktor Kunci IV: Hubungan Kompleks dengan Militer (TNI)
Gus Dur datang dengan janji untuk menyingkirkan militer dari politik dan menghapus dwifungsi ABRI. Meskipun ia berhasil memisahkan Polri dari TNI, hubungannya dengan petinggi militer seringkali tegang, menjadi faktor penting dalam kemampuannya bertahan.
Kebijakan Konfrontatif
Gus Dur membuat keputusan-keputusan sensitif terkait militer, termasuk:
- Meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, khususnya di Aceh dan Papua.
- Mengganti Panglima TNI secara mendadak. Contoh paling terkenal adalah ketika ia mengganti Jenderal Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam, terkait tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.
- Upaya mengurangi peran teritorial TNI.
Kebijakan-kebijakan ini dipandang oleh sebagian petinggi TNI sebagai bentuk intervensi berlebihan dari sipil terhadap institusi militer yang masih sensitif pasca-Orde Baru. Meskipun TNI tidak secara eksplisit bergerak melawan Presiden, keengganan mereka untuk memberikan dukungan keamanan penuh, terutama pada saat krisis politik memuncak, sangat menentukan. Ketika Gus Dur menghadapi ancaman Sidang Istimewa, ia kehilangan kemampuan untuk mengandalkan aparatur keamanan negara.
Spekulasi Dukungan Politik Non-TNI
Ada indikasi bahwa faksi-faksi tertentu dalam militer secara pasif memberikan dukungan kepada gerakan DPR yang ingin melengserkannya, melihat Gus Dur sebagai ancaman terhadap stabilitas institusional dan kepentingan jangka panjang TNI.
Faktor Kunci V: Gaya Kepemimpinan yang Tidak Konvensional dan Polaritas Kebijakan
Gaya kepemimpinan Gus Dur yang unik, terkadang jenaka, namun seringkali tak terduga (sering disebut sebagai ‘blusukan’ atau ‘kebijakan nyeleneh’) menjadi pedang bermata dua. Ia dicintai oleh rakyat jelata, tetapi ditakuti dan dibenci oleh elite politik formal.
Kontroversi dan Ketidakpastian
Gus Dur dikenal sering melontarkan pernyataan kontroversial dan bahkan mengancam akan membubarkan DPR jika terus menghalanginya. Ancaman-ancaman verbal ini, meskipun mungkin dimaksudkan sebagai gertakan politik, di mata DPR dipandang sebagai upaya inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang baru dibangun.
Salah satu kebijakan yang paling memicu perdebatan adalah rencana membuka kantor dagang di Israel. Meskipun ia berargumen bahwa itu adalah bagian dari normalisasi hubungan internasional dan mempromosikan perdamaian, hal itu ditentang keras oleh banyak faksi politik Islam di Poros Tengah yang sebelumnya mendukungnya.
Pengambilan Keputusan Solo
Kecenderungan Gus Dur untuk mengambil keputusan penting tanpa melalui rapat kabinet yang formal, seringkali berdasarkan informasi yang ia terima dari lingkaran dekat (termasuk non-struktural), menciptakan ketidakpercayaan di kalangan menteri dan birokrat. Kabinetnya menjadi terpecah, sulit mencapai konsensus, dan secara kolektif tidak mampu mempertahankan Presiden dari serangan DPR.
Puncak Krisis: Dari Memorandum Hingga Dekret Presiden
Setelah pengeluaran Memorandum II, situasi politik memanas secara drastis. DPR menjadwalkan Sidang Istimewa MPR lebih cepat dari yang ditetapkan, memajukannya dari tanggal 1 Agustus ke 23 Juli.
Sidang Istimewa yang Dipercepat
Keputusan DPR/MPR untuk mempercepat Sidang Istimewa dinilai Gus Dur dan pendukungnya sebagai kudeta konstitusional. Percepatan ini didorong oleh:
- Ketidakmampuan Gus Dur untuk meredakan krisis atau memberikan klarifikasi yang memuaskan.
- Kekhawatiran Parlemen akan mobilisasi massa pendukung Gus Dur (Banser dan NU) jika waktu Sidang Istimewa terlalu lama.
- Adanya tekanan kuat dari PDI Perjuangan dan faksi Golkar yang ingin segera mengakhiri ketidakpastian politik.
Penerbitan Dekret Presiden
Dalam langkah putus asa dan konfrontatif terakhir, pada 23 Juli, Gus Dur mengeluarkan Dekret Presiden. Isi utama dekret tersebut adalah:
- Pembekuan MPR/DPR RI.
- Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan menjadwal ulang pemilihan umum dalam satu tahun.
- Pembekuan Partai Golkar.
Tindakan ini adalah manuver politik yang melampaui batas kewenangan konstitusional Presiden. Di mata DPR, dekret ini adalah tindakan inkonstitusional yang paling serius, menjustifikasi pemecatan segera. Institusi militer dan Polri menolak menjalankan dekret tersebut, menandakan bahwa Gus Dur telah kehilangan dukungan kekerasan negara yang esensial untuk menjaga kekuasaan.
Keputusan MPR dan Penggantian
Dalam hitungan jam setelah dekret diumumkan, MPR bersidang dan secara aklamasi memutuskan dua hal penting:
- Menolak dan menyatakan Dekret Presiden inkonstitusional.
- Mencabut mandat kepresidenan Abdurrahman Wahid.
- Mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia Kelima.
Dengan demikian, Gus Dur dilengserkan, bukan melalui proses hukum pidana atas skandal Buloggate atau Bruneigate, tetapi melalui mekanisme politik dan konstitusional yang digunakan untuk mengakhiri krisis kepemimpinan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan yang lebih parah akibat Dekret Presiden.
Analisis Implikasi Jangka Panjang dari Pelengseran
Kejatuhan Gus Dur bukan hanya mengakhiri kepemimpinannya, tetapi juga menjadi pelajaran penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya kekuasaan legislatif pasca-Reformasi dan betapa sensitifnya hubungan antara lembaga negara.
Keseimbangan Kekuatan: Preseden Impeachment
Proses Sidang Istimewa menciptakan preseden penting: Presiden yang dipilih oleh MPR dapat dilengserkan oleh MPR itu sendiri jika terjadi ketidakpercayaan politik mayoritas. Ini memperkuat sistem presidensial dengan ciri parlementer yang unik di Indonesia, di mana Presiden tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga wajib menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan Parlemen.
Kegagalan Reformasi Struktural
Gus Dur bercita-cita membersihkan sisa-sisa Orde Baru di militer, birokrasi, dan sektor keuangan. Namun, waktu yang singkat dan konflik politik yang intens mencegahnya menjalankan reformasi struktural secara mendalam. Kejatuhannya justru menunjukkan kekuatan konsolidasi elite lama dan kelompok kepentingan yang merasa terancam oleh agenda Reformasi radikal Gus Dur.
Dampak terhadap NU dan Politik Islam
Pelengseran ini memberikan luka mendalam bagi basis massa NU, yang merasa pemimpin spiritual mereka diperlakukan tidak adil oleh elite politik Jakarta. Hal ini memicu refleksifitas di kalangan NU, yang kemudian lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan kekuasaan politik formal di tingkat nasional, sekaligus memperkuat identitas kultural dan spiritual NU sebagai kekuatan moral bangsa.
Warisan Kemanusiaan dan Pluralisme
Meskipun masa jabatannya berakhir pahit, warisan Gus Dur sebagai pembela pluralisme dan minoritas tetap tak terhapuskan. Kebijakan seperti pencabutan larangan perayaan Imlek dan upaya rekonsiliasi etnis di Ambon dan Poso membuktikan komitmennya. Ironisnya, tindakan-tindakan yang dianggap visioner ini justru menambah jumlah musuh politik yang berpegangan teguh pada status quo.
Secara keseluruhan, jawaban atas kenapa Gus Dur lengser adalah sintesis dari lima faktor yang saling terkait: mandat politik yang rapuh, skandal keuangan yang dipolitisasi, kegagalan mengamankan dukungan koalisi, konflik terbuka dengan institusi militer, dan gaya kepemimpinan yang sulit diprediksi. Kejatuhannya menandai akhir dari masa bulan madu Reformasi dan menunjukkan bahwa transisi demokrasi menuntut konsesi politik yang pragmatis, sesuatu yang Gus Dur, dengan idealisme radikalnya, enggan lakukan.
Elaborasi Mendalam: Mekanisme Konstitusional Lengsernya Presiden
Salah satu aspek yang paling penting dalam memahami kejatuhan Gus Dur adalah bagaimana proses ini, meskipun didorong oleh politik, dilaksanakan di bawah bingkai konstitusi yang berlaku saat itu (UUD 1945, sebelum amandemen besar). Proses ini menunjukkan penggunaan kekuasaan MPR yang sangat besar dan bersifat tunggal, sebuah kelemahan yang kemudian diperbaiki melalui Amandemen Konstitusi.
Kekuasaan Mutlak MPR sebelum Amandemen
Pada saat Gus Dur menjabat, MPR adalah lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat. MPR memiliki kewenangan penuh untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan, yang krusial, meminta pertanggungjawaban Presiden serta memberhentikannya di tengah masa jabatan jika dinilai melanggar haluan negara atau UUD. Dalam konteks ini, DPR hanya bertindak sebagai inisiator proses pengawasan melalui Hak Angket.
Implikasi Hak Angket dan Memorandum
Hak Angket yang digunakan terkait Buloggate dan Bruneigate menghasilkan sebuah laporan yang menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan. Laporan ini kemudian menjadi dasar DPR untuk mengeluarkan Memorandum. Memorandum ini bukan putusan hukum, melainkan putusan politik yang menyatakan bahwa kinerja Presiden dinilai cacat.
Dua Memorandum tersebut secara efektif memberikan waktu kepada Presiden untuk memperbaiki hubungan dengan Parlemen dan memberikan klarifikasi yang memuaskan. Kegagalan Gus Dur dalam mematuhi batas waktu atau menyajikan jawaban yang diterima oleh mayoritas fraksi di DPR mempercepat proses menuju Sidang Istimewa. Keputusan untuk membawa masalah ini ke Sidang Istimewa MPR adalah putusan politik mayoritas yang tidak dapat diganggu gugat oleh eksekutif saat itu.
Argumen Inkonstitusionalitas Dekret
Ketika Gus Dur mengeluarkan Dekret 23 Juli, ia menantang secara frontal otoritas MPR. Meskipun Gus Dur mungkin berargumen bahwa dekret itu diperlukan untuk menyelamatkan bangsa dari anarkisme politik yang diciptakan oleh DPR/MPR, secara konstitusional, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Dekret itu dianggap sebagai upaya pemaksaan kehendak oleh eksekutif terhadap legislatif, sebuah tindakan yang berbau otoritarianisme, dan secara cepat dijadikan bukti final oleh MPR bahwa Presiden telah melanggar sumpah jabatan.
Resistensi dan Reaksi: Perjuangan Gus Dur di Masa Akhir
Sikap Gus Dur terhadap proses lengsernya adalah salah satu elemen paling kontroversial dari keseluruhan episode. Ia menolak untuk menyerah dan bahkan berusaha menggunakan kekuatan massa dan retorika moral untuk melawan mesin politik formal.
Pengerahan Massa (Pendukung NU)
Menjelang Sidang Istimewa, Gus Dur dan pendukungnya, terutama dari Banser NU, melakukan mobilisasi massa besar-besaran di beberapa daerah. Tujuannya adalah memberikan tekanan psikologis kepada anggota MPR dan menunjukkan bahwa Presiden memiliki legitimasi akar rumput yang kuat, terlepas dari dukungan Parlemen.
Namun, mobilisasi ini justru memicu kekhawatiran elit politik dan keamanan akan potensi konflik horizontal dan instabilitas nasional. Alih-alih mendapatkan simpati, tekanan massa ini justru memperkuat tekad MPR untuk segera mengakhiri masa jabatan Gus Dur demi menjaga ketertiban umum.
Keterbatasan Dukungan Internasional
Meskipun Gus Dur adalah tokoh internasional yang dihormati, dukungan dari negara-negara asing terhadapnya sangat minim selama krisis. Mayoritas komunitas internasional lebih memilih stabilitas politik daripada mendukung seorang pemimpin yang dianggap menimbulkan kekacauan politik domestik. Hilangnya dukungan internasional ini menghilangkan salah satu kartu truf Gus Dur.
Aspek Kemanusiaan dan Kesehatan
Tidak dapat diabaikan bahwa kondisi kesehatan Gus Dur yang semakin memburuk (kebutaan dan serangkaian stroke ringan) juga berkontribusi pada persepsi ketidakmampuan memimpin. Meskipun ini bukan alasan resmi pemecatan, hal itu menjadi latar belakang yang membuat elite politik lebih mudah untuk membenarkan perlunya pergantian kepemimpinan demi memastikan pemerintahan yang efektif.
Kontribusi Faksi Politik dan Peran Media dalam Pembentukan Narasi
Kejatuhan Gus Dur tidak lepas dari peran aktif berbagai faksi politik yang memanfaatkan momentum Buloggate dan Bruneigate untuk kepentingan masing-masing. Ini adalah pertarungan narasi yang sengit.
Peran Fraksi Golkar dan Kekuatan Status Quo
Fraksi Golkar (partai penguasa Orde Baru) melihat peluang besar dalam konflik Gus Dur dengan PDI Perjuangan dan Poros Tengah. Sebagai partai yang memiliki infrastruktur politik terkuat, Golkar berperan sentral dalam mengorganisir oposisi di DPR. Mereka memanfaatkan Buloggate untuk menuntut akuntabilitas, sementara pada saat yang sama berusaha mengamankan posisi mereka di era Reformasi. Bagi Golkar, Gus Dur adalah penghalang utama untuk kembali meraih kekuasaan.
Fraksi Reformasi dan Idealisme yang Memudar
Beberapa politisi yang berlabel "Reformasi" awalnya mendukung Gus Dur, namun kemudian berbalik arah. Mereka merasa kecewa karena Gus Dur, dengan gaya pribadinya, gagal mewujudkan harapan Reformasi untuk pemerintahan yang transparan dan bersih dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), terutama terkait penanganan Buloggate.
Peran Media dan Pembentukan Citra
Di era kebebasan pers yang baru lahir, media menjadi kekuatan politik keempat. Media, yang banyak dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan faksi politik tertentu (termasuk yang kecewa dengan kebijakan Gus Dur), memainkan peran penting dalam memperkuat narasi tentang 'Presiden yang tidak becus' dan 'Istana yang korup'. Pemberitaan yang terus-menerus mengenai krisis dan skandal menciptakan tekanan publik yang tidak tertahankan bagi Gus Dur.
Kejatuhan Gus Dur pada akhirnya adalah sebuah pelajaran keras tentang bagaimana demokrasi yang baru matang dapat dengan cepat mengorbankan seorang pemimpin yang idealis namun kurang pragmatis, demi menjaga stabilitas institusional dan mengakomodasi kepentingan elite yang baru berkuasa.