Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) PBB telah menjadi agenda global yang krusial. Di Indonesia, implementasi SDGs ini tidak hanya berfokus pada isu perkotaan, namun juga memiliki fokus yang sangat kuat di wilayah pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa) memegang peran sentral dalam menerjemahkan 17 poin SDGs menjadi program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat desa.
Sinkronisasi SDGs dan Dana Desa
Inti dari strategi Kementerian Desa adalah mengintegrasikan SDGs ke dalam kerangka kerja Dana Desa. Dana Desa, yang merupakan transfer anggaran terbesar langsung dari pusat ke desa, dijadikan instrumen utama untuk membiayai kegiatan yang berdampak pada pencapaian tujuan global ini. Kementerian Desa secara spesifik memprioritaskan beberapa SDGs yang paling relevan dengan konteks pedesaan Indonesia.
Fokus Prioritas SDGs Kementerian Desa:
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes merupakan ujung tombak dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, yang secara langsung berkontribusi pada SDG 8. Melalui Dana Desa, banyak desa kini mendirikan atau mengembangkan BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata, pengelolaan hasil bumi, atau penyediaan layanan dasar. Ketika BUMDes berhasil, ia menciptakan lapangan kerja bagi warga, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), dan mengurangi tingkat kemiskinan lokal. Ini adalah contoh konkret bagaimana perencanaan tingkat nasional diarahkan ke basis terkecil pemerintahan.
Implementasi di lapangan memerlukan pemantauan yang ketat. Kementerian Desa telah mengembangkan sistem pelaporan yang mengaitkan setiap penggunaan Dana Desa dengan indikator SDGs yang spesifik. Hal ini memastikan bahwa dana publik tidak hanya tersalurkan, tetapi juga memberikan dampak terukur sesuai agenda global. Misalnya, pembangunan irigasi harus dilaporkan kontribusinya terhadap peningkatan hasil panen (SDG 2).
Tantangan dan Keberlanjutan
Meskipun kemajuan terlihat signifikan, tantangan tetap ada. Salah satu isu utama adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dalam merencanakan proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan memiliki korelasi jelas dengan SDGs. Pelatihan intensif dan pendampingan teknis terus dilakukan oleh pendamping desa untuk memastikan bahwa bangunan yang didirikan tidak hanya selesai, tetapi juga bermanfaat jangka panjang dan ramah lingkungan (prinsip keberlanjutan).
Lebih lanjut, Kementerian Desa menekankan pentingnya data yang akurat. Pendataan desa melalui SDGs Desa menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan. Data ini mencerminkan kondisi riil di lapangan—misalnya, berapa persen rumah tangga yang sudah memiliki jamban sehat atau berapa persen warga yang terlayani listrik. Dengan data yang terperinci, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga percepatan pencapaian SDGs di seluruh pelosok negeri dapat terwujud secara inklusif dan merata.
Secara keseluruhan, sinergi antara regulasi pusat, alokasi Dana Desa, dan peran aktif masyarakat desa menjadi kunci sukses implementasi SDGs yang digagas oleh Kementerian Desa. Fokus pada desa sebagai entitas pembangunan utama adalah strategi yang terbukti efektif dalam menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan dari bawah ke atas.