Bantuan Subsidi Upah (BSU), seringkali disebut juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja, merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan membantu pekerja/buruh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Program ini disalurkan secara bertahap kepada para penerima yang memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan.
Memahami cara klaim BSU yang benar adalah langkah krusial agar dana bantuan dapat diterima tanpa hambatan. Artikel panduan ini akan mengupas tuntas setiap tahapan, mulai dari kriteria penerima, metode pengecekan status, hingga prosedur rinci pencairan, termasuk bagi mereka yang harus mengambil dana melalui Kantor Pos.
Ilustrasi: Pentingnya Pengecekan Status Awal Penerima BSU
Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima BSU. Persyaratan ini seringkali mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu, sehingga penting untuk selalu merujuk pada regulasi terbaru saat program berjalan. Secara umum, persyaratan utama meliputi:
Salah satu kriteria paling sensitif adalah batasan gaji. Batasan ini dirancang agar BSU benar-benar menyentuh pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah. Dalam banyak kasus penyaluran, patokan yang digunakan adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Jika pekerja menerima gaji melebihi batas UMK, ia tidak otomatis gugur, asalkan gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak melebihi batas maksimal (misalnya, Rp 3,5 juta, tergantung kebijakan). Verifikasi data gaji dilakukan secara silang antara data BPJS Ketenagakerjaan dan data yang ada di Kementerian terkait.
Terdapat kelompok pekerja yang otomatis tidak dapat menerima BSU meskipun memenuhi syarat gaji dan keaktifan BPJS Ketenagakerjaan. Pengecualian ini meliputi:
Sebelum melangkah ke proses klaim, calon penerima wajib melakukan pengecekan status. Proses ini menentukan apakah nama Anda telah ditetapkan sebagai penerima resmi dan melalui jalur penyaluran mana dana akan dikirimkan. Terdapat beberapa kanal resmi yang disediakan pemerintah untuk pengecekan status BSU.
Kementerian yang bertugas menyalurkan BSU biasanya menyediakan portal khusus. Langkah-langkah umum yang harus dilakukan adalah:
Karena BSU bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi resmi mereka juga seringkali menjadi kanal penting untuk verifikasi:
Mayoritas penyaluran BSU dilakukan melalui skema transfer langsung ke rekening bank. Pemerintah umumnya menggunakan Bank-Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN untuk efisiensi penyaluran. Jika Anda sudah memiliki rekening Himbara yang aktif dan terdaftar di data perusahaan/BPJS Ketenagakerjaan, prosedur klaim akan relatif sederhana.
Langkah awal klaim BSU dimulai bahkan sebelum dana ditransfer. Perusahaan tempat Anda bekerja bertanggung jawab memastikan data rekening bank Anda (nama pemilik, nomor rekening, bank) sudah valid dan terdaftar dengan benar di BPJS Ketenagakerjaan. Rekening harus atas nama pribadi (bukan rekening gabungan atau rekening kantor).
Setelah status Anda ditetapkan sebagai penerima, dana akan ditransfer secara bertahap (per termin) dari kas negara ke rekening Himbara yang telah divalidasi. Anda tidak perlu mengajukan permohonan klaim secara manual pada tahap ini.
Pastikan rekening Anda aktif dan tidak dalam status "dormant" (pasif). Rekening yang diblokir atau tidak aktif akan menyebabkan gagal transfer. Jika status BSU Anda "Ditetapkan" tetapi dana belum masuk, segera cek keaktifan rekening Anda di cabang bank terdekat.
Setelah transfer berhasil, dana BSU akan masuk ke saldo rekening Anda. Cara klaim yang harus Anda lakukan adalah:
Jika Anda tidak memiliki rekening Himbara, bank akan dibuatkan rekening kolektif (Burekol) oleh pemerintah. Prosedur Burekol ini mewajibkan Anda untuk mendatangi bank yang ditunjuk untuk mengaktifkan rekening baru tersebut.
Skema penyaluran melalui Kantor Pos Indonesia diaktifkan sebagai solusi bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara yang valid, atau bagi mereka yang rekeningnya terkendala, atau bahkan belum memiliki rekening bank sama sekali. Prosedur klaim melalui Kantor Pos memerlukan langkah-langkah yang lebih detail dan melibatkan interaksi fisik.
Pastikan status BSU Anda menunjukkan bahwa dana akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Informasi ini akan muncul pada portal pengecekan resmi. Sistem akan menetapkan Kantor Pos terdekat dari domisili Anda (berdasarkan NIK).
Anda wajib membawa dokumen-dokumen utama berikut saat mendatangi Kantor Pos:
Ketika Anda sudah siap dengan dokumen, ikuti langkah-langkah klaim di Kantor Pos:
Proses ini memerlukan kesabaran, terutama jika antrean di Kantor Pos sangat panjang. Datanglah lebih awal dan pastikan KTP Anda bersih agar proses pemindaian wajah berjalan lancar.
Dalam proses penyaluran dana yang melibatkan jutaan data, kendala dan masalah teknis hampir selalu terjadi. Mengetahui cara menyelesaikan masalah ini adalah bagian penting dari proses klaim BSU yang efektif.
Jika status Anda menunjukkan "Data Anda belum terdaftar sebagai calon penerima," langkah yang harus diambil adalah:
Ini adalah masalah yang paling umum terjadi pada penyaluran via transfer bank. Alasannya bisa beragam, seperti rekening tidak aktif, nama di rekening berbeda dengan nama di KTP, atau rekening adalah rekening bersama.
Jika Anda ditolak karena tercatat menerima bantuan lain (seperti PKH atau Kartu Prakerja), Anda harus menerima keputusan tersebut, karena aturan melarang tumpang tindih. Jika Anda yakin data tersebut salah, Anda dapat mengajukan sanggahan resmi melalui kanal pengaduan yang disediakan (misalnya, Kementerian terkait atau Posko Pengaduan BSU).
Untuk memastikan klaim BSU berjalan lancar, pemahaman terhadap sistem verifikasi sangat penting. Verifikasi data adalah proses multi-lapisan yang melibatkan setidaknya empat entitas utama:
Perusahaan memiliki peran vital sebagai gerbang data pertama. Mereka wajib melaporkan upah, status kerja, dan nomor rekening pekerja secara akurat kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kesalahan pada tingkat perusahaan, seperti salah input NIK atau rekening, akan menyebabkan kegagalan verifikasi BSU di tingkat pusat.
BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab memfilter data berdasarkan kepesertaan aktif dan upah yang dilaporkan. Mereka melakukan kurasi data dan memastikan bahwa pekerja tidak masuk dalam kategori ASN/TNI/Polri sebelum menyerahkan daftar calon penerima kepada Kementerian terkait.
Kementerian terkait kemudian melakukan verifikasi akhir (cross-check) dengan data kependudukan (Dukcapil) dan data bantuan sosial lainnya. Tahap inilah yang menghasilkan status akhir "Ditetapkan" atau "Tidak Memenuhi Syarat".
Setelah penetapan, dana diserahkan kepada Bank Himbara atau PT Pos Indonesia untuk disalurkan. Mekanisme klaim, baik melalui transfer bank maupun pengambilan tunai di Kantor Pos, dirancang untuk memastikan akuntabilitas penuh. Untuk klaim tunai di Pos, verifikasi biometrik (pemindaian wajah) menjadi kunci pengamanan untuk mencegah pencairan oleh pihak yang tidak berhak.
Oleh karena itu, setiap tahapan ini harus dipahami secara mendalam oleh calon penerima. Kegagalan klaim di Kantor Pos seringkali terjadi karena NIK tidak sinkron atau kegagalan pemindaian wajah karena KTP yang tidak terbaca baik.
Ilustrasi: Pengambilan dan Pencairan Dana Subsidi Upah
Jika Anda memiliki rekening di bank swasta atau bank daerah (Non-Himbara), skema penyaluran BSU biasanya menggunakan dua pendekatan utama:
Pemerintah akan membuatkan rekening baru secara kolektif di salah satu Bank Himbara (misalnya BNI, BRI, atau Mandiri) atas nama Anda. Rekening ini disebut rekening Burekol.
Langkah Klaim Burekol:
Jika proses Burekol gagal atau mengalami kendala administrasi, data Anda akan dialihkan otomatis untuk disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Dalam skenario ini, Anda harus mengikuti prosedur klaim tunai seperti yang dijelaskan pada Bagian IV.
Karena klaim BSU di Kantor Pos melibatkan uang tunai dan verifikasi biometrik, terdapat banyak detail administratif yang harus diperhatikan agar proses pengambilan dana tidak tertunda. Kesalahan kecil dalam dokumen atau proses verifikasi dapat menyebabkan kegagalan pencairan.
Kantor Pos telah mengimplementasikan aplikasi digital khusus untuk penyaluran BSU. Aplikasi ini terhubung langsung dengan data Dukcapil dan data penerima BSU yang ditetapkan oleh Kementerian. Oleh karena itu, penting bahwa NIK pada KTP dan NIK pada data penerima adalah 100% sama.
Verifikasi wajah (face recognition) di loket pos berfungsi sebagai otentikasi biometrik. Tips untuk memastikan proses ini berhasil:
Jika Anda gagal klaim pada hari pertama (misalnya karena data belum sinkron atau gagal verifikasi wajah), jangan panik. Anda dapat kembali lagi di hari berikutnya setelah memastikan masalah data terselesaikan atau setelah sistem di Kantor Pos diperbarui. Kegagalan klaim tunai tidak berarti Anda kehilangan hak atas BSU, melainkan hanya penundaan pencairan.
Bagian ini merangkum pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul terkait kendala dan prosedur klaim BSU, memberikan jawaban komprehensif untuk membantu calon penerima.
A: Waktu pencairan BSU sangat bervariasi. Jika disalurkan melalui transfer rekening Himbara yang sudah valid, prosesnya bisa 3 hari hingga 2 minggu setelah penetapan. Jika melalui skema Burekol atau Kantor Pos, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama karena harus menunggu proses pembuatan rekening atau jadwal pencairan Pos yang terstruktur.
A: Secara umum, klaim BSU tidak dapat diwakilkan, terutama jika pencairan dilakukan secara tunai di Kantor Pos karena adanya proses verifikasi biometrik (pemindaian wajah) yang wajib dilakukan oleh penerima yang bersangkutan. Pengecualian sangat jarang, biasanya hanya berlaku untuk penerima yang sakit parah atau lansia dengan kondisi tertentu, dan itu pun memerlukan surat kuasa resmi yang sangat ketat dan diverifikasi langsung oleh petugas Pos.
A: Pertama, cek kembali mutasi rekening secara detail. Kedua, pastikan bank Himbara yang Anda cek adalah bank yang benar (BNI, BRI, Mandiri, BTN). Ketiga, tunggu beberapa hari kerja. Jika setelah 7-10 hari dana tetap tidak masuk, segera hubungi call center bank terkait atau laporkan melalui kanal pengaduan resmi BSU.
A: Verifikasi BSU tidak hanya berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian terkait melakukan silang data dengan sumber data lain. Kemungkinan besar gaji yang terlaporkan ke BPJS memang di bawah batas, tetapi Anda tercatat bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau UMK yang sangat tinggi, sehingga membuat Anda terbentur kriteria pembatasan upah yang berlaku pada periode tersebut.
A: Hak atas BSU ditentukan oleh status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan pada batas waktu yang ditetapkan (misalnya, akhir bulan sebelum periode pencairan). Jika Anda masih aktif pada batas waktu tersebut, meskipun resign setelahnya, Anda masih berhak menerima BSU. Namun, ini harus dipastikan melalui pengecekan status di portal resmi.
A: YA, 100% wajib sama. NIK adalah kunci utama verifikasi. Jika terjadi perbedaan satu digit saja, sistem akan menolak klaim, baik saat transfer bank maupun saat verifikasi biometrik di Kantor Pos.
A: Anda dianjurkan segera mengurus KTP elektronik. Namun, jika dalam keadaan mendesak dan hanya memiliki surat keterangan pengganti KTP atau KTP sementara, Anda harus membawa surat tersebut beserta dokumen pendukung lain (KK) saat klaim tunai di Kantor Pos. Petugas Pos akan melakukan verifikasi manual yang lebih ketat.
A: Pemotongan dana BSU adalah tindakan melanggar hukum. Segera laporkan kejadian ini ke Posko Pengaduan BSU di Kementerian terkait atau kepada pihak berwajib. BSU adalah hak penuh pekerja dan harus diterima utuh sesuai nominal yang ditetapkan.
A: Pengalihan ke Kantor Pos terjadi ketika rekening Himbara yang dimiliki tidak memenuhi kriteria validasi final. Penyebab paling umum adalah rekening tidak aktif (dormant), nama di rekening tidak cocok dengan NIK, atau rekening tersebut telah ditutup. Skema Pos menjadi jalan terakhir untuk memastikan dana tetap sampai ke penerima yang berhak.
A: Ya, pemerintah biasanya menetapkan batas akhir pengambilan dana BSU. Jika dana tidak diambil hingga batas waktu tersebut, dana biasanya akan dikembalikan ke kas negara (mekanisme retur). Penting untuk memantau pengumuman resmi mengenai periode pengambilan terakhir BSU.
A: Pastikan data KTP dan KK Anda sudah diperbarui dan tercatat secara digital di sistem Dukcapil. Anda dapat menghubungi layanan Dukcapil setempat untuk memverifikasi keaktifan dan keakuratan data NIK Anda. Kesalahan kecil pada status NIK dapat menghambat proses verifikasi silang BSU.
A: BSU dihitung berdasarkan data total upah yang dilaporkan oleh seluruh pemberi kerja. Jika total akumulasi gaji dari kedua tempat kerja melebihi batas yang ditentukan (misalnya Rp 3,5 juta, tergantung kebijakan), maka Anda kemungkinan besar tidak memenuhi syarat BSU.
A: Burekol (Rekening Kolektif) adalah rekening baru yang dibuka massal oleh Bank Himbara atas instruksi pemerintah untuk penyaluran BSU. Anda akan tahu dibuatkan Burekol jika status BSU Anda menyatakan Anda adalah penerima, dan disebutkan nama bank Himbara yang ditunjuk, tetapi Anda belum pernah memiliki rekening di bank tersebut sebelumnya. Anda harus proaktif mendatangi bank tersebut untuk mengaktivasi rekening ini agar dana dapat dicairkan.
A: TIDAK. Seluruh dana BSU harus diterima secara utuh tanpa ada potongan biaya administrasi atau biaya lainnya, baik di Kantor Pos maupun melalui transfer bank. Jika ada petugas yang meminta pungutan liar (pungli), segera laporkan ke otoritas terkait.
A: Surat kehilangan dapat digunakan, tetapi harus didampingi dengan dokumen identitas pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Pengganti KTP yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Proses verifikasi di Kantor Pos akan menjadi sangat ketat dalam kondisi ini.
A: Tidak otomatis. Setiap periode penyaluran BSU didasarkan pada regulasi dan kriteria baru. Anda harus kembali memenuhi syarat keaktifan BPJS Ketenagakerjaan dan batasan gaji yang berlaku pada periode penyaluran yang sedang berjalan. Verifikasi status harus dilakukan ulang di portal resmi.
A: Alasan paling umum adalah (1) Gaji melebihi batas yang ditetapkan, (2) Tidak aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada bulan kriteria, (3) Tercatat sebagai penerima bantuan sosial lain yang dilarang tumpang tindih, atau (4) Status sebagai ASN/TNI/Polri.
A: Verifikasi biometrik (face recognition) adalah langkah pengamanan untuk memastikan bahwa dana tunai BSU benar-benar diterima oleh orang yang sah dan terdaftar di data pemerintah, meminimalisir risiko penyalahgunaan atau pencairan oleh pihak yang tidak berhak.
A: Ya. Jika saldo BSU sudah masuk ke rekening (baik rekening lama maupun Burekol) atau jika dana sudah dialokasikan ke Kantor Pos, namun tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan (biasanya 3-6 bulan setelah penetapan), dana tersebut akan ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara.
A: Anda dapat menggunakan kanal komunikasi resmi yang disediakan Kementerian (misalnya, hotline khusus, email pengaduan, atau posko BSU di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat). Pastikan Anda menyertakan NIK, bukti status BSU Anda, dan kronologi masalah yang dihadapi saat mengajukan pengaduan.
A: Ya. Karena adanya larangan tumpang tindih, jika Anda ditetapkan sebagai penerima BSU, ada kemungkinan Anda akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial lain yang memiliki segmen sasaran yang serupa, seperti Kartu Prakerja, untuk periode yang sama. Verifikasi silang data pemerintah dirancang untuk mendeteksi hal ini.
A: Selain KTP asli, selalu siapkan salinan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Meskipun petugas Pos memiliki akses ke data digital, terkadang mereka memerlukan salinan fisik untuk arsip internal, terutama jika terdapat kendala sistem saat proses pencairan.
A: Tahap validasi adalah tahap kritis di mana data Anda dicocokkan dengan berbagai database pemerintah (Dukcapil, Bantuan Sosial lain, data gaji). Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu, tergantung pada kecepatan sinkronisasi data antar lembaga. Disarankan untuk cek secara berkala dan bersabar pada tahap ini.
A: Bantuan Subsidi Upah (BSU) umumnya diberikan sebagai bantuan sosial yang bersifat non-objek pajak. Namun, selalu merujuk pada ketentuan perpajakan terbaru yang berlaku untuk memastikan status pajaknya.
A: Jika perusahaan belum mendaftarkan Anda ke BPJS Ketenagakerjaan, Anda secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU, karena keaktifan kepesertaan adalah syarat mutlak. Ini juga merupakan pelanggaran ketenagakerjaan yang harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
Proses klaim BSU memerlukan ketelitian dalam pengecekan data dan kesiapan administratif. Baik melalui transfer rekening otomatis, aktivasi Burekol, maupun pengambilan tunai di Kantor Pos, kunci keberhasilan adalah memastikan bahwa NIK dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda selalu valid dan sinkron dengan data pemerintah.
Selalu prioritaskan pengecekan status di portal resmi sebelum mendatangi lokasi klaim. Jika Anda diarahkan ke Kantor Pos, siapkan KTP asli dan pastikan Anda dapat menjalani verifikasi biometrik dengan lancar. Dengan memahami seluruh prosedur dan mengatasi kendala dengan solusi yang tepat, hak Anda atas Bantuan Subsidi Upah akan dapat dicairkan tanpa hambatan.
Pemerintah berkomitmen agar dana BSU tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran kepada para pekerja yang berhak. Partisipasi aktif dari penerima untuk memverifikasi data dan mengikuti prosedur adalah penentu utama keberhasilan program ini. Pastikan semua dokumen dan data pendukung telah disiapkan jauh hari sebelum jadwal pencairan BSU ditetapkan.
Rincian prosedur pengambilan BSU di Kantor Pos sangat detail dan harus diulang-ulang. Sebagai contoh, proses face recognition di Kantor Pos melibatkan perangkat khusus dan koneksi internet yang stabil. Jika koneksi terputus, proses harus diulang dari awal. Petugas Pos juga harus mencocokkan wajah secara visual dengan foto KTP elektronik, menambah lapisan verifikasi manual.
Langkah-langkah klaim BSU yang telah dijelaskan di atas, mulai dari pengecekan status awal, validasi data NIK dan rekening, hingga prosedur pencairan dana tunai di loket Pos, semuanya merupakan rangkaian prosedur yang harus dijalani. Setiap langkah memiliki mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah kebocoran dana bantuan. Ini termasuk pemeriksaan silang data dengan Dukcapil, memastikan penerima BSU adalah WNI yang masih hidup, dan meminimalisir kemungkinan pencairan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui sistem biometrik.
Apabila terdapat perubahan kebijakan BSU, saluran informasi resmi dari Kementerian terkait akan menjadi sumber utama rujukan. Penerima harus waspada terhadap informasi hoaks atau pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan klaim dengan imbalan biaya tertentu. Proses klaim BSU, baik melalui bank maupun Kantor Pos, harusnya tidak dikenakan biaya apapun dari penerima.
Dengan demikian, panduan lengkap mengenai cara klaim BSU ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi seluruh pekerja/buruh di Indonesia yang berhak menerima bantuan subsidi upah. Persiapkan diri Anda, pastikan data Anda valid, dan ikuti setiap tahapan prosedur pencairan dengan cermat.
Prosedur klaim BSU di Kantor Pos seringkali memakan waktu lebih lama dibandingkan transfer langsung. Ini disebabkan oleh tiga tahapan verifikasi wajib: (1) Verifikasi NIK manual dan digital oleh petugas, (2) Verifikasi KTP asli dan kecocokan fisik, dan (3) Verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah. Masing-masing tahapan ini memerlukan kecermatan tinggi, dan kegagalan pada salah satu tahapan akan memerlukan pengulangan atau penundaan pencairan dana BSU. Penting bagi penerima BSU untuk datang dengan KTP yang tidak rusak dan fisik yang memadai untuk proses pemindaian.
Setiap detail kecil dalam proses klaim BSU, mulai dari format nama di rekening bank, tanggal lahir yang tercantum, hingga alamat yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, semuanya menjadi faktor penentu. Jika terdapat ketidaksesuaian data, dana BSU akan berstatus pending atau return. Oleh karena itu, pengecekan dan pembaruan data secara mandiri melalui HRD perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah kunci kelancaran proses klaim BSU.
Penting untuk diingat bahwa BSU adalah program bantuan sementara yang dirancang untuk kondisi ekonomi tertentu. Meskipun mekanisme pencairannya disederhanakan melalui Bank Himbara dan Kantor Pos, volume data yang sangat besar menuntut ketelitian yang ekstrem. Calon penerima BSU harus proaktif dalam memantau pengumuman resmi dan jadwal pencairan agar tidak melewatkan batas waktu pengambilan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan lembaga penyalur.
Terakhir, mengenai prosedur pengaduan BSU, jika Anda mengalami masalah klaim BSU yang tidak terselesaikan melalui bank atau Kantor Pos, gunakanlah jalur pengaduan resmi. Pengaduan yang jelas, lengkap dengan bukti pendukung (seperti screenshot status BSU, bukti penolakan bank, atau catatan komunikasi dengan HRD), akan mempercepat penanganan masalah klaim BSU oleh tim verifikator pemerintah.
Secara lebih mendalam, pemahaman terhadap mekanisme Burekol juga krusial bagi kelancaran klaim BSU. Rekening kolektif ini sejatinya adalah rekening tabungan baru yang dibuat massal. Meskipun prosesnya otomatis, penerima BSU tetap harus melakukan aktivasi di cabang bank Himbara yang ditunjuk. Proses aktivasi Burekol melibatkan penandatanganan dokumen pembukaan rekening dan penyerahan KTP asli. Tanpa aktivasi, dana BSU yang sudah ditransfer ke rekening Burekol tersebut tidak dapat ditarik atau digunakan, dan dapat berisiko dikembalikan ke kas negara jika batas waktu aktivasi terlewati.
Demikian pula, bagi yang diarahkan ke Kantor Pos, setiap Kantor Pos memiliki prosedur internal yang sedikit berbeda tergantung ketersediaan fasilitas dan jumlah antrean. Sebagian Kantor Pos besar menerapkan sistem face recognition yang sangat sensitif, sementara beberapa Kantor Pos cabang mungkin masih mengandalkan verifikasi manual data Dukcapil yang terintegrasi. Penerima BSU harus siap dengan kedua skenario ini. Persiapan KTP yang bersih dan tidak rusak sangat membantu mempercepat proses di loket Pos.
Langkah-langkah klaim BSU yang sukses sangat bergantung pada validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika NIK Anda bermasalah di sistem Dukcapil (misalnya status NIK tidak aktif atau ganda), maka seluruh proses verifikasi BSU, baik di bank maupun di Pos, akan terhenti total. Oleh karena itu, pengecekan keaktifan NIK harus menjadi langkah pertama sebelum mengecek status penerimaan BSU.
Perluasan informasi ini menekankan bahwa klaim BSU bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan sebuah rangkaian verifikasi identitas dan data yang berlapis. Kegagalan klaim BSU di salah satu tahapan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian data pada tingkat dasar, yang harus segera diperbaiki oleh penerima melalui saluran komunikasi yang tepat, baik ke perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan, atau Dukcapil.
Setiap periode BSU, pengumuman mengenai besaran nominal bantuan, termin pencairan, dan tanggal batas akhir pengambilan selalu disampaikan secara terbuka. Calon penerima BSU diwajibkan memonitor pengumuman tersebut agar dana BSU yang menjadi hak mereka tidak hangus. Pengawasan terhadap batas waktu klaim BSU sangat penting, terutama bagi mereka yang menggunakan skema pengambilan tunai di Kantor Pos, karena Kantor Pos harus mengelola logistik uang tunai dan jadwal retur dana yang ketat.
Secara keseluruhan, panduan ini memastikan bahwa setiap pekerja yang memenuhi syarat BSU memiliki informasi lengkap tentang cara klaim BSU, mulai dari persiapan dokumen, pengecekan status online, hingga langkah-langkah detail pencairan dana melalui berbagai metode yang disediakan pemerintah. Fokus utama tetap pada keakuratan data NIK dan keaktifan rekening bank atau kesiapan untuk mengambil tunai di Kantor Pos dengan prosedur biometrik yang valid. Memahami semua prosedur ini adalah langkah kunci menuju klaim BSU yang berhasil.