Ketika pasukan Kekaisaran Jepang mendarat di berbagai titik kepulauan Indonesia pada awal 1942, mereka tidak datang sebagai penjajah biasa. Berbeda dengan pendekatan Belanda yang keras dan eksploitatif selama berabad-abad, Jepang menyusun narasi yang cermat, diperkuat oleh mesin propaganda masif, dengan tujuan tunggal: memenangkan hati dan pikiran penduduk pribumi Indonesia. Usaha ini bukan sekadar taktik militer, melainkan sebuah kampanye psikologis dan ideologis yang dirancang untuk memecah loyalitas rakyat dari penguasa kolonial lama dan mengikatnya pada cita-cita baru yang disebut "Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" (Dai Toa Kyoeiken).
Narasi kunci yang digunakan Jepang adalah mereka datang sebagai 'saudara tua' yang ditugaskan oleh takdir untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu imperialisme Barat. Narasi ini sangat kuat, terutama mengingat kekalahan cepat dan memalukannya militer Belanda di hadapan tentara Jepang. Kejatuhan kolonialisme yang begitu tiba-tiba menciptakan kekosongan kekuasaan dan psikologis yang dimanfaatkan Jepang dengan sangat efektif, menargetkan aspirasi nasionalis yang selama ini ditekan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Usaha penarikan simpati ini dilakukan secara komprehensif, mencakup spektrum sosial, politik, agama, dan budaya. Dari peluncuran slogan-slogan yang membuai hingga pengangkatan tokoh-tokoh nasionalis ke posisi yang strategis, setiap langkah Jepang diarahkan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan tujuan bersama. Mereka berjanji untuk mewujudkan cita-cita yang lama didambakan: kemerdekaan dan martabat sebagai bangsa yang setara. Namun, janji-janji manis ini diselubungi oleh kebutuhan perang Kekaisaran yang mendesak dan ambisi Jepang untuk menguasai sumber daya strategis di nusantara. Strategi ini, meskipun pada akhirnya gagal total dalam jangka panjang karena kekejaman militer, berhasil menanamkan harapan dan pengaruh yang signifikan pada fase-fase awal pendudukan.
Salah satu langkah paling cerdas yang dilakukan Jepang segera setelah menduduki wilayah adalah mengadopsi bahasa Indonesia (saat itu Melayu) sebagai bahasa resmi. Ini merupakan pembalikan radikal dari kebijakan Belanda yang sangat membatasi penggunaan bahasa pribumi di ranah pemerintahan dan pendidikan tingkat tinggi. Dengan mengizinkan, bahkan mendorong, penggunaan bahasa Indonesia, Jepang secara instan mendapatkan poin simpati dari kaum terpelajar dan nasionalis yang memandang bahasa nasional sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas bangsa.
Pada bulan Maret 1942, Jepang meluncurkan gerakan propaganda paling terkenal mereka, yaitu Gerakan Tiga A: Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Shimizu Hitoshi dan didukung oleh aktivis nasionalis seperti Mr. Syamsudin (Sutan Gunung Mulia). Tujuan Tiga A adalah menanamkan citra Jepang sebagai kekuatan superior dan benevolent (murah hati) yang bertanggung jawab atas nasib seluruh benua. Meskipun Gerakan Tiga A hanya bertahan sebentar (karena dianggap terlalu fokus pada superioritas Jepang dan kurang mengakomodasi kepentingan nasionalis Indonesia), dampaknya pada psikologi massa sangat besar di bulan-bulan awal. Ia berhasil menggantikan narasi "Ratu Belanda" dengan narasi "Kaisar Jepang" sebagai entitas pelindung baru.
Setelah Tiga A, Jepang menyempurnakan strategi propagandanya dengan mendirikan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) pada tahun 1943. Organisasi ini memiliki fungsi ganda. Secara lahiriah, PUTERA bertujuan untuk membangkitkan dan memusatkan semua potensi rakyat untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, yang paling krusial, Jepang menempatkan empat tokoh nasionalis paling berpengaruh—Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur—sebagai pemimpinnya. Ko-opsi (perekrutan) para tokoh ini adalah puncak strategi simpati Jepang.
Dengan menempatkan Sukarno dan Hatta di garis depan, Jepang secara efektif meminjam legitimasi dan kharisma mereka. Bagi rakyat biasa, keterlibatan para pemimpin yang selama ini diperjuangkan berarti bahwa pendudukan Jepang setidaknya merupakan 'jalan pintas' menuju kemerdekaan yang dijanjikan. Propaganda Jepang berhasil mengkomunikasikan pesan bahwa para pemimpin nasionalis bekerja bahu-membahu dengan otoritas militer demi kepentingan masa depan Indonesia, meskipun realitanya mereka juga berada di bawah pengawasan ketat dan dimanfaatkan untuk mobilisasi sumber daya dan tenaga.
Pendekatan Jepang terhadap kaum nasionalis sangat berbeda dengan Belanda. Belanda cenderung memenjarakan atau mengasingkan para pemimpin pergerakan seperti Sukarno dan Hatta. Jepang, sebaliknya, segera membebaskan mereka dan memberikan platform politik yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Keputusan ini merupakan langkah strategis yang brilian dalam menarik simpati, karena Jepang mengakui bahwa mengelola Indonesia tanpa dukungan elit pribumi adalah hal yang mustahil.
Jepang membentuk berbagai lembaga yang memberikan ilusi partisipasi politik. Contohnya adalah Chuo Sangi In (Dewan Penasihat Pusat) yang didirikan di Jakarta. Meskipun dewan ini tidak memiliki kekuasaan legislatif yang sebenarnya—semua keputusan strategis tetap berada di tangan Kepala Pemerintahan Militer (Gunseikan)—keberadaannya memberikan forum bagi para pemimpin Indonesia untuk menyuarakan, bahkan jika hanya formalitas, aspirasi rakyat. Penunjukan tokoh-tokoh terkemuka ke dalam dewan ini menciptakan kesan bahwa Jepang menghargai pandangan lokal dan sedang menyiapkan fondasi bagi pemerintahan mandiri.
Pemanfaatan Sukarno, yang diberi julukan "Bung Karno", sebagai juru bicara utama rezim militer merupakan inti dari strategi simpati ini. Pidato-pidato Bung Karno yang disiarkan melalui radio, yang memuat dukungan terselubung terhadap Jepang sambil menyisipkan semangat nasionalisme Indonesia, menjangkau jutaan orang. Rakyat melihat pemimpin yang mereka cintai tidak lagi dipenjara, melainkan memimpin pergerakan yang tampak memiliki dukungan dari kekuatan dunia. Keterlibatan ini, meskipun kontroversial dalam historiografi modern, merupakan faktor penentu dalam mengonsolidasikan kontrol Jepang dengan simpati massa di fase awal.
Pemberian janji kemerdekaan, yang memuncak pada pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, merupakan kartu truf terakhir Jepang untuk menjaga loyalitas di tengah kekalahan perang yang semakin nyata. Meskipun BPUPKI dibentuk karena desakan situasi militer yang genting, janji ini berhasil memastikan bahwa pada saat-saat kritis menjelang kekalahan Jepang, kaum nasionalis Indonesia akan tetap bekerja sama dalam kerangka yang diciptakan Jepang, bukan malah memberontak atau bersekutu dengan Sekutu yang akan datang.
Simpati tidak hanya dibangun melalui janji politik, tetapi juga melalui pemberdayaan. Salah satu cara paling efektif Jepang menarik simpati adalah dengan memberikan pelatihan militer dan organisasi kepada jutaan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan di bawah Belanda. Mobilisasi ini memberikan rasa martabat, disiplin, dan harapan untuk masa depan yang aktif bagi pemuda Indonesia.
Jepang membentuk berbagai organisasi pemuda semi-militer, seperti Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dan Fujinkai (Barisan Wanita). Organisasi-organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi tenaga kerja dan keamanan sipil, tetapi juga sebagai sekolah indoktrinasi ideologi Jepang.
Namun, puncak dari strategi mobilisasi militer untuk meraih simpati adalah pembentukan PETA (Pembela Tanah Air) pada akhir tahun 1943. PETA bukan sekadar organisasi semi-militer; ia adalah tentara pribumi yang dilatih, dipersenjatai, dan dipimpin secara struktural oleh perwira Indonesia, meskipun di bawah pengawasan perwira Jepang. PETA adalah bukti nyata (sekaligus manipulatif) dari janji Jepang bahwa mereka akan mempercayakan pertahanan tanah air kepada putra-putra bangsa sendiri.
Penciptaan PETA memiliki dampak psikologis yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, puluhan ribu pemuda Indonesia dilatih secara profesional sebagai tentara, bukan sekadar polisi atau pembantu. Jepang memberikan pangkat, seragam, dan tanggung jawab. Hal ini menyentuh inti dari aspirasi kemerdekaan, karena kemerdekaan tanpa tentara yang mampu mempertahankannya hanyalah ilusi. Meskipun tujuan Jepang adalah menggunakan PETA untuk pertahanan melawan Sekutu, bagi para anggotanya, PETA adalah sekolah militer yang kelak menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Jepang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim yang taat, dan bahwa Belanda sebelumnya selalu bersikap skeptis terhadap kekuatan politik Islam. Oleh karena itu, Jepang mengambil langkah radikal untuk merangkul otoritas keagamaan, menjadikannya salah satu pilar utama strategi simpati mereka.
Sejak awal, Jepang berusaha menghilangkan kesan bahwa mereka adalah kekuatan kafir, meskipun berasal dari negara non-Muslim. Mereka secara aktif mendukung dan mengizinkan pembentukan organisasi-organisasi Islam. Organisasi MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), yang sudah ada sejak sebelum perang, diizinkan untuk beroperasi, bahkan dengan dukungan finansial terbatas. Namun, ketika MIAI dianggap terlalu independen, Jepang membubarkannya dan menggantinya dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada akhir tahun 1943.
Masyumi didirikan dengan tujuan menyatukan semua organisasi Islam di Indonesia di bawah satu payung besar. Meskipun Masyumi diawasi ketat, keberadaannya memberikan panggung politik yang sebelumnya tidak mungkin terjadi di bawah Belanda. Jepang mengizinkan ulama dan kyai untuk memainkan peran publik yang lebih besar, bahkan menggunakan mereka sebagai corong untuk menjelaskan bahwa partisipasi dalam perang adalah jihad melawan imperialisme Barat.
Jepang juga menunjukkan simpati dengan mengizinkan penerbitan kitab-kitab agama, mengorganisir Hari Raya Islam secara besar-besaran, dan bahkan menjamin fasilitas bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji (meskipun sulit terlaksana karena kondisi perang). Keputusan untuk mendukung Masyumi dan memberikan posisi penting kepada tokoh-tokoh seperti K.H. Mas Mansyur (yang juga anggota Empat Serangkai PUTERA) secara efektif menetralkan oposisi dari kelompok agama yang kuat dan mengubah mereka menjadi mitra dalam mobilisasi. Hal ini sangat kontras dengan kebijakan Belanda yang mencurigai setiap pergerakan keagamaan sebagai potensi pemberontakan.
Selain agama, Jepang juga menyerang identitas Barat secara simbolis. Patung-patung dan simbol-simbol Belanda dihancurkan atau disingkirkan. Nama-nama jalan diubah dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia atau Jepang. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menghapus jejak kolonialisme yang memalukan dan memulihkan martabat Asia. Setiap tindakan yang merendahkan simbol Barat dilihat oleh nasionalis Indonesia sebagai kemenangan kecil, memperkuat narasi bahwa Jepang adalah kekuatan pembebasan yang revolusioner.
Semua strategi simpati ini tidak akan berhasil tanpa adanya mesin komunikasi yang terorganisir dengan baik. Jepang mendirikan Sendenbu (Djawatan Penerangan) yang berfungsi sebagai pusat pengendali propaganda. Sendenbu adalah organisasi yang sangat efisien dalam menyebarkan ideologi Asia Timur Raya melalui berbagai saluran.
Radio menjadi alat propaganda utama. Siaran dari Tokyo dan Batavia/Jakarta terus-menerus menggembar-gemborkan kemenangan Jepang dan meremehkan kekuatan Sekutu. Radio dipasang di tempat-tempat umum (corong publik) sehingga berita resmi (propaganda) dapat didengar oleh massa, bahkan mereka yang buta huruf. Pesan-pesan yang disampaikan selalu menekankan bahwa penderitaan saat ini adalah bagian dari ‘pengorbanan’ yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan Asia.
Surat kabar, seperti Asia Raya dan Tjahaja, juga dikendalikan sepenuhnya oleh Sendenbu. Meskipun isinya disensor, surat kabar ini memberikan platform bagi para intelektual Indonesia untuk menulis, membahas isu-isu nasionalis (dalam batasan tertentu), dan merasa seolah-olah mereka berpartisipasi dalam wacana publik yang penting. Jepang mengizinkan penggunaan aksara Latin (berbeda dengan di beberapa wilayah pendudukan lain yang memaksa penggunaan aksara Jepang), yang mempertahankan aksesibilitas informasi bagi publik terpelajar.
Seni juga dimobilisasi. Jepang mendirikan lembaga kebudayaan yang dikenal sebagai Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan Rakyat). Meskipun bertujuan utama untuk menanamkan ideologi Jepang, lembaga ini juga menjadi tempat berkumpul bagi seniman dan intelektual Indonesia yang haus akan wadah berekspresi. Seniman seperti Affandi dan Chairil Anwar, meskipun berada di bawah pengawasan ketat, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karya mereka. Jepang menggunakan drama, poster, dan lukisan untuk menyebarkan pesan anti-Barat dan glorifikasi "semangat samurai" serta disiplin kerja. Dengan memberikan ruang ekspresi yang terbatas ini, Jepang berhasil menarik simpati seniman yang merasa tercekik di bawah pemerintahan Belanda.
Propaganda ini sangat efektif karena bersifat totaliter; tidak ada berita atau informasi alternatif yang diizinkan masuk. Rakyat Indonesia, yang baru saja menyaksikan kekuatan Barat runtuh, cenderung mempercayai narasi "saudara tua" ini, setidaknya sampai kondisi ekonomi mulai memburuk secara drastis.
Meskipun upaya Jepang dalam menarik simpati sangat terstruktur dan pada awalnya berhasil, simpati tersebut mulai terkikis seiring berjalannya waktu. Kontradiksi antara janji pembebasan dan kenyataan eksploitasi yang brutal menjadi terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika kebutuhan perang Jepang semakin mendesak, strategi simpati digantikan oleh kebijakan eksploitasi yang keras, yang justru memicu perlawanan dan kebencian.
Penyebab utama erosi simpati adalah kebijakan ekonomi Jepang yang bersifat ekstraktif. Indonesia harus menyediakan bahan mentah, terutama minyak, karet, dan timah, untuk mesin perang Kekaisaran. Ini menyebabkan kelaparan, kekurangan sandang, dan kemiskinan meluas di kalangan rakyat biasa.
Namun, yang paling merusak citra Jepang adalah program Romusha (kerja paksa). Jutaan laki-laki dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka untuk bekerja di proyek-proyek militer di seluruh Asia Tenggara di bawah kondisi yang mengerikan, seringkali tanpa makanan dan perawatan medis yang memadai. Kematian massal para Romusha menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Jepang bukanlah "pelindung," melainkan penguasa yang bahkan lebih kejam dan kurang peduli dibandingkan Belanda. Kisah-kisah horor Romusha menyebar luas, meniadakan semua pesan persaudaraan yang disebarkan oleh Sendenbu.
Ketika janji-janji tidak terpenuhi dan kekerasan meningkat, perlawanan mulai muncul, seringkali dipimpin oleh mereka yang awalnya dilatih Jepang. Pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriadi pada tahun 1945 menunjukkan betapa cepatnya loyalitas berbalik ketika harapan dibalas dengan eksploitasi. Kenyataan bahwa para tentara pribumi yang dilatih Jepang—produk utama strategi simpati mereka—akhirnya memberontak, adalah kegagalan mutlak dari kebijakan propaganda Jepang.
Di wilayah Aceh, perlawanan seringkali berbasis agama. Ulama yang awalnya berkolaborasi mulai merasa muak dengan tekanan Jepang, terutama yang berkaitan dengan paksaan penghormatan terhadap Kaisar Jepang (Seikerei), yang dianggap bertentangan dengan tauhid Islam. Ini menunjukkan bahwa bahkan strategi diplomatik agama mereka memiliki batas toleransi yang sangat tipis.
Pemberlakuan praktik-praktik seperti Seikerei—penghormatan wajib dengan membungkuk ke arah Tokyo—adalah kesalahan taktis besar. Meskipun Jepang membenarkannya sebagai penghormatan budaya, banyak pemimpin agama dan masyarakat melihatnya sebagai tindakan pemaksaan keyakinan yang mengkhianati janji Jepang untuk menghormati adat istiadat dan agama lokal. Langkah-langkah represif seperti ini secara dramatis mengurangi keberhasilan mereka dalam menarik dan mempertahankan simpati rakyat.
Pada akhirnya, strategi Jepang untuk memenangkan simpati rakyat Indonesia harus dilihat sebagai kegagalan moral dan kemanusiaan karena kekejaman yang meluas. Namun, secara paradoks, upaya-upaya tersebut menciptakan infrastruktur yang memungkinkan kemerdekaan Indonesia terjadi lebih cepat dan lebih terorganisir.
Keberhasilan terbesar (yang tidak disengaja) dari strategi simpati Jepang adalah penciptaan dan pelatihan elite administratif, politik, dan militer yang siap mengambil alih kekuasaan. Dengan memaksa kaum nasionalis untuk berpartisipasi dalam PUTERA dan BPUPKI, Jepang tanpa sengaja memberikan mereka pengalaman berorganisasi dan bernegosiasi pada tingkat nasional. Lebih penting lagi, pelatihan PETA menciptakan kader-kader militer yang bersenjata dan berdisiplin, yang menjadi tulang punggung perjuangan fisik selama Revolusi Kemerdekaan 1945-1949.
Jepang, dalam usahanya yang putus asa untuk menarik simpati, telah menabur benih organisasi modern, kohesif, dan terpusat. Ketika Jepang menyerah, para pemimpin Indonesia tidak perlu membangun institusi dari nol; mereka hanya perlu mengambil alih struktur yang sudah ada, mulai dari Djawatan Penerangan (yang menjadi Kementerian Penerangan) hingga PETA (yang bertransformasi menjadi BKR/TNI).
Penggunaan bahasa Indonesia yang masif selama masa pendudukan juga merupakan warisan positif tak terhindarkan. Penghapusan bahasa Belanda sebagai bahasa utama dan pemaksaan bahasa Indonesia di sekolah dan kantor mempercepat proses unifikasi linguistik. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efektif antara berbagai suku bangsa di Indonesia, memperkuat fondasi identitas nasional yang sangat dibutuhkan untuk menjadi negara merdeka.
Strategi simpati Jepang, meskipun bermotif eksploitasi, secara tidak sengaja berfungsi sebagai katalisator. Ia mengikis mitos superioritas kulit putih (setelah kekalahan Belanda), memberikan pelatihan praktis kepada pemimpin nasionalis (melalui Putera dan Sangi-In), dan yang paling penting, menciptakan angkatan bersenjata pribumi (PETA) yang memiliki tekad dan kemampuan untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Untuk memahami sepenuhnya bagaimana Jepang berusaha memenangkan hati rakyat Indonesia, perlu diurai lebih jauh mengenai taktik psikologis yang mereka gunakan, yang sangat canggih dan multidimensi, jauh melampaui sekadar janji-janji kemerdekaan. Jepang menerapkan apa yang kini dikenal sebagai strategi hearts and minds (hati dan pikiran) dengan presisi yang brutal.
Kejatuhan Belanda dalam waktu singkat pada Maret 1942 adalah kemenangan psikologis terbesar bagi Jepang. Selama berabad-abad, mitos superioritas rasial telah menjadi pilar kolonialisme. Belanda, sebagai ras kulit putih, dianggap tak terkalahkan. Jepang, sebagai sesama bangsa Asia, menghancurkan mitos ini dalam hitungan minggu. Jepang memastikan bahwa rakyat Indonesia menyaksikan penghinaan total terhadap Belanda, termasuk pemenjaraan dan kerja paksa terhadap orang Eropa. Bagi banyak pribumi, menyaksikan mantan tuan mereka menjadi budak adalah pembalasan yang sangat memuaskan, menciptakan gelombang simpati awal dan keyakinan bahwa Asia memang ditakdirkan untuk memimpin dirinya sendiri.
Penting untuk dicatat bahwa Jepang tidak hanya menggunakan Sukarno dan Hatta sebagai boneka, tetapi memberikan mereka panggung untuk bertindak sebagai pemimpin sejati di mata rakyat. Misalnya, melalui PUTERA, Jepang mengizinkan pidato-pidato yang kadang-kadang menggunakan retorika nasionalis yang sangat kuat. Meskipun isinya harus lolos sensor, nuansa retorika Bung Karno seringkali melampaui batas yang diinginkan Jepang. Keberanian simbolis ini memperkuat simpati rakyat, karena mereka merasa bahwa pemimpin mereka 'melawan dari dalam' untuk masa depan yang lebih baik.
Jepang juga memanfaatkan hierarki tradisional. Di banyak daerah, Jepang mempertahankan struktur birokrasi lokal, seperti bupati dan kepala desa, tetapi memberikan mereka wewenang yang lebih besar dalam mobilisasi (misalnya, pengumpulan padi atau tenaga kerja). Meskipun ini pada akhirnya mengarah pada eksploitasi yang lebih efisien, pada awalnya, hal ini dilihat sebagai pengakuan terhadap martabat dan struktur sosial tradisional yang diabaikan oleh Belanda.
Melalui Seinendan, Keibodan, dan PETA, Jepang tidak hanya memberikan pelatihan fisik, tetapi juga menanamkan ideologi seishin (semangat pantang menyerah, disiplin diri, dan loyalitas absolut). Bagi banyak pemuda Indonesia yang hidup dalam lingkungan sosial yang pasif di bawah Belanda, pelatihan ini memberikan rasa makna, tujuan, dan kesempatan untuk menjadi 'pahlawan' dalam perang suci Asia melawan Barat. Program-program ini menargetkan kebutuhan psikologis pemuda akan petualangan dan pengakuan, yang merupakan taktik canggih untuk menarik simpati dan mengalihkan energi nasionalis dari perlawanan terhadap Jepang menjadi kerja sama.
Fakta bahwa ribuan pemuda rela bergabung, bahkan ketika kondisi hidup memburuk, menunjukkan keberhasilan awal strategi indoktrinasi ini. Mereka percaya bahwa mereka sedang dilatih untuk menjadi tentara masa depan negara mereka sendiri, sebuah pengorbanan yang dianggap pantas untuk membuahkan kemerdekaan.
Belanda membatasi akses pendidikan tinggi bagi pribumi. Jepang, meskipun fokus pada indoktrinasi militer, membuka sistem sekolah yang lebih inklusif. Jepang menghapuskan tingkatan sekolah yang bersifat rasial (seperti HIS untuk pribumi dan HBS untuk Eropa) dan menggantinya dengan struktur yang lebih seragam. Bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Meskipun kurikulumnya dipenuhi dengan pelajaran Bahasa Jepang (Nihongo) dan ideologi, perluasan akses pendidikan ini memberikan harapan dan simpati di kalangan rakyat jelata yang ingin anak-anak mereka maju.
Melalui pendidikan, Jepang memastikan bahwa generasi muda tumbuh dengan memahami kerangka ideologis Dai Toa Kyoeiken dan meyakini bahwa takdir Indonesia terikat pada takdir Jepang. Pembukaan akses ini, walaupun digunakan untuk tujuan propaganda, menjadi salah satu faktor yang mempersiapkan Indonesia secara intelektual untuk masa depan yang independen.
Strategi simpati Jepang juga mencakup mobilisasi perempuan melalui organisasi seperti Fujinkai. Meskipun Fujinkai digunakan untuk kegiatan praktis seperti mengumpulkan dana perang, menanam sayuran, dan memberikan pertolongan pertama, partisipasi massal perempuan dalam kegiatan publik yang terorganisir adalah hal yang relatif baru dan menarik. Ini memberikan perempuan rasa partisipasi aktif dalam 'perjuangan nasional', meskipun perjuangan tersebut dikendalikan oleh Jepang. Jepang mengakui pentingnya peran perempuan sebagai pendukung moral dan logistik, dan mengorganisir mereka adalah cara efektif untuk mendapatkan simpati dari setengah populasi.
Kegiatan Fujinkai sering digambarkan dalam propaganda sebagai lambang kesetiaan dan pengorbanan Asia yang murni, kontras dengan gambaran perempuan Barat yang dianggap dekaden. Melalui cara ini, Jepang berhasil mengintegrasikan tuntutan perang ke dalam struktur sosial dan keluarga Indonesia.
Jepang juga piawai dalam menciptakan ritual publik untuk memperkuat simpati. Selain Seikerei, mereka memperkenalkan upacara bendera yang melibatkan pengibaran bendera Jepang (Hinomaru) dan, yang penting, pengibaran bendera Merah Putih secara bersamaan (setelah pelarangan total oleh Belanda). Walaupun Merah Putih harus berada di bawah Hinomaru, melihat bendera nasionalis dikibarkan di hadapan publik adalah momen emosional yang kuat dan merupakan bukti simbolis bahwa Jepang mengakui eksistensi bangsa Indonesia. Ritual-ritual ini terus-menerus mengingatkan rakyat bahwa era kolonial telah berakhir dan zaman baru telah dimulai.
Di setiap upacara publik, Jepang memastikan bahwa semangat perlawanan terhadap Barat diangkat, dan harapan kemerdekaan diulang. Kontrol atas ritual publik ini adalah cara halus untuk mengendalikan emosi massa, memastikan bahwa energi nasionalis diarahkan untuk mendukung upaya Jepang, bukan melawan mereka.
Jepang juga melakukan langkah-langkah simbolis dalam sektor ekonomi, meskipun pada akhirnya merusak. Mereka segera mengganti mata uang kolonial Belanda dengan uang pendudukan Jepang. Meskipun perubahan ini menyebabkan inflasi besar di kemudian hari, pada awalnya, tindakan ini dianggap sebagai simbol pengambilalihan kedaulatan ekonomi dari Belanda. Jepang juga mengambil alih bank-bank penting, yang diperlihatkan kepada rakyat sebagai pengembalian aset nasional kepada kontrol Asia, sebuah narasi yang menarik bagi mereka yang membenci eksploitasi finansial Belanda.
Namun, dalam jangka panjang, kegagalan Jepang mengelola ekonomi, ditambah dengan kebijakan wajib serah hasil bumi (padi dan karet) dengan harga yang sangat rendah, mengubah simpati menjadi kebencian. Rakyat menyadari bahwa penguasa baru ini tidak hanya menuntut loyalitas dan nyawa (Romusha) tetapi juga sumber daya hingga tetes terakhir, menyebabkan kelaparan di lumbung padi Jawa yang sebelumnya makmur.
Keseluruhan strategi simpati Jepang adalah studi kasus yang kompleks mengenai manipulasi ideologis. Ia memanfaatkan kekosongan kekuasaan, kebutuhan psikologis akan martabat, dan janji kemerdekaan. Ia berhasil menciptakan loyalitas yang memadai untuk mobilisasi perang, namun gagal mempertahankan loyalitas tersebut karena inkonsistensi antara propaganda dan realitas lapangan yang brutal.
Upaya Kekaisaran Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia selama periode pendudukan 1942–1945 merupakan sebuah operasi ideologis dan psikologis yang dilakukan dengan sangat terstruktur. Melalui narasi "Saudara Tua," ko-opsi para pemimpin nasionalis kunci seperti Sukarno dan Hatta melalui PUTERA, pemanfaatan agama Islam melalui Masyumi, dan pelatihan jutaan pemuda melalui PETA, Jepang berhasil membangun basis dukungan awal yang signifikan.
Simpati tersebut bersifat rapuh. Pada akhirnya, kebutuhan mendesak Kekaisaran Jepang untuk memenangkan perang—yang diterjemahkan menjadi eksploitasi brutal Romusha, penjarahan sumber daya, dan kekerasan militer—melucuti setiap kredibilitas yang telah dibangun oleh Sendenbu dan para pemimpin bonekanya. Realitas penderitaan dan kelaparan jauh lebih kuat daripada slogan Tiga A.
Meski begitu, ironisnya, kegagalan Jepang dalam mempertahankan simpati mereka adalah kunci keberhasilan kemerdekaan Indonesia. Dengan memberikan ruang organisasi politik dan militer serta mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, Jepang tanpa sengaja menyediakan alat-alat struktural yang sangat dibutuhkan oleh kaum nasionalis untuk memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan pada saat-saat kritis setelah kekalahan Jepang. Usaha simpati Jepang, meskipun berujung pada penderitaan, telah mempercepat proses kemerdekaan bangsa Indonesia.