Wilayah desa, sebagai unit pemerintahan terkecil namun paling fundamental di Indonesia, bukanlah sekadar sebidang tanah yang dibatasi secara arbitrer. Pembentukannya adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor geografis, ikatan sosial budaya yang mengakar kuat, legitimasi tradisional yang diwariskan turun-temurun, dan intervensi regulasi modern yang diatur oleh negara. Memahami bagaimana batas-batas desa itu terbentuk memerlukan penelusuran historis yang melintasi fase pra-kolonial, kolonial, hingga era otonomi daerah saat ini.
Proses pembentukan wilayah desa sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama: dimensi fisik dan dimensi non-fisik. Dimensi fisik mencakup topografi, hidrologi, dan aksesibilitas sumber daya alam. Sementara dimensi non-fisik melibatkan sistem kekerabatan, hukum adat (hukum teritorial), sistem kepemimpinan tradisional, serta perjanjian antar komunitas yang saling berdekatan. Gabungan dari kedua dimensi inilah yang menciptakan ‘ruang’ desa yang memiliki identitas sosial dan kedaulatan komunitasnya sendiri.
Di Indonesia, konsep desa, atau nama lain yang setara seperti Nagari, Gampong, Marga, atau Kampung, selalu mengandung makna penguasaan atas sumber daya dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, wilayah desa tidak hanya sekadar ‘tempat tinggal,’ tetapi merupakan area vital yang menjamin kelangsungan hidup sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat yang mendiaminya. Penentuan batas adalah refleksi dari perjuangan sejarah komunitas untuk mengklaim dan mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksternal maupun internal.
Tahap paling awal dalam pembentukan wilayah desa adalah respon komunitas terhadap lingkungan geografis. Sebelum ada garis administrasi yang ditarik di atas peta, batas-batas wilayah ditentukan oleh kondisi alam dan daya dukung lingkungan. Faktor-faktor ini menentukan di mana permukiman awal akan didirikan, seberapa besar komunitas dapat berkembang, dan bagaimana mereka mendefinisikan batas ruang jelajah mereka.
Pemukiman awal selalu berpusat pada ketersediaan air dan tanah subur. Sungai, danau, atau mata air menjadi titik nol pembentukan desa. Di daerah agraris seperti Jawa, Bali, dan Sumatera, pola pemukiman cenderung mengikuti alur irigasi atau lahan sawah yang potensial. Wilayah jelajah yang kemudian diakui sebagai batas desa biasanya membentang sejauh mana komunitas mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya primer tersebut.
Pola ini melahirkan konsep ‘Wilayah Inti’ atau core area yang mencakup area tempat tinggal padat dan lahan produksi utama, serta ‘Wilayah Pinggiran’ atau hinterland yang merupakan hutan atau padang rumput yang dimanfaatkan untuk perburuan, kayu bakar, atau perladangan berpindah. Batasan wilayah desa sering kali menjadi titik temu antara dua hinterland desa yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, batas di hinterland ini menjadi semakin solid melalui penggunaan komunal yang berkelanjutan.
Gambar 1: Pola Pembentukan Wilayah Inti Berdasarkan Faktor Hidrologi.
Topografi memainkan peran penting sebagai penanda batas alami yang kuat. Puncak gunung, punggung bukit, rawa besar, atau jurang seringkali menjadi batas yang diakui secara tradisional karena sulit dilalui atau diolah. Batas alami ini memiliki keunggulan, yaitu relatif permanen dan mudah dikenali oleh semua pihak. Di daerah pegunungan, misalnya, desa-desa cenderung terbentuk mengikuti kontur lahan di lembah yang sama, sementara punggung gunung memisahkan komunitas yang berbeda budaya dan dialek.
Pembentukan wilayah desa di pesisir memiliki corak yang berbeda. Batas wilayah di daratan cenderung jelas, namun batas laut atau wilayah perairan yang diklaim sebagai wilayah tangkap desa (hak ulayat laut) seringkali lebih cair dan bergantung pada perjanjian adat antar nelayan dari desa yang berbeda. Pengakuan batas teritorial desa, dengan demikian, merupakan sintesis antara penguasaan darat yang permanen dan pemanfaatan sumber daya perairan yang bersifat dinamis.
Geografi hanya menyediakan wadah, namun isi dan batas nyata dari wilayah desa dibentuk oleh sistem sosial, nilai-nilai adat, dan tradisi. Adat memainkan peran sentral dalam mendefinisikan kepemilikan komunal (hak ulayat) dan ruang hidup yang diakui oleh leluhur.
Hak ulayat atau hak teritorial komunal adalah inti dari pengakuan wilayah desa tradisional. Hak ini memberikan kewenangan kepada komunitas adat (suku, marga, atau keturunan pendiri desa) untuk mengelola, mengatur penggunaan, dan menuntut ganti rugi atas tanah dan sumber daya alam di wilayah tertentu. Batas ulayat inilah yang secara historis merupakan batas wilayah desa yang sebenarnya, jauh sebelum campur tangan administrasi negara.
Pembatasan hak ulayat seringkali dilakukan melalui ritual adat, penanaman pohon besar yang dianggap keramat, atau penempatan batu-batu penanda (batu batas) yang disakralkan. Pelanggaran terhadap batas ini bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum fisik, tetapi juga pelanggaran spiritual yang dapat mendatangkan musibah. Oleh karena itu, pengakuan terhadap batas ulayat sangat kuat dan dihormati oleh komunitas sekitar.
Pola kekerabatan, baik patrilineal (seperti pada suku Batak, yang membentuk Marga) maupun matrilineal (seperti pada Minangkabau, yang membentuk Nagari), sangat mempengaruhi cara wilayah desa berkembang dan batasnya ditentukan. Wilayah desa seringkali identik dengan wilayah Marga atau Suku tertentu. Ketika populasi meningkat, terjadi pemekaran internal (migrasi kelompok kekerabatan ke wilayah pinggiran), yang kemudian membentuk desa-desa baru, namun seringkali desa-desa baru ini tetap terikat dalam satu kesatuan teritorial yang lebih besar (misalnya, kesatuan Nagari di Sumatera Barat).
Dalam konteks Jawa, meskipun sistem kekerabatan tidak sekuat di luar Jawa, konsep ‘tanah lungguh’ atau tanah komunal yang dikelola bersama berdasarkan ikatan tetangga dan gotong royong, tetap menjadi penanda kuat terhadap teritorial desa. Tanah kas desa, yang secara turun-temurun menjadi milik kolektif, seringkali menjadi salah satu titik patok penting yang membedakan wilayah administratif satu desa dengan desa lainnya.
Di banyak wilayah, batas desa tidak hanya ditandai oleh objek fisik, tetapi juga oleh narasi, mitos, dan sejarah leluhur. Batas-batas ini dilegitimasi melalui cerita tentang di mana pendiri desa pertama kali menancapkan tongkatnya, atau di mana terjadi perjanjian damai antara dua kelompok pendiri desa yang berbeda. Batas mitologis ini bersifat abadi dalam ingatan kolektif dan memiliki daya ikat yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar tanda fisik.
Sebagai contoh, di beberapa bagian Kalimantan dan Sulawesi, penentuan batas wilayah desa (kampung) melibatkan penandaan yang dilakukan oleh para tokoh adat dengan mengaitkan batas tersebut pada nama-nama pohon purba, sumber air panas, atau bahkan makam keramat. Ketika terjadi sengketa, penyelesaiannya tidak hanya melibatkan pengukuran, tetapi juga penelusuran kembali narasi lisan dan legitimasi spiritual dari para tetua adat.
Kepala desa tradisional (misalnya, Pangulu, Keliang, atau Kepala Adat) memiliki tugas utama untuk menjaga keutuhan wilayah. Mereka bertanggung jawab atas batas-batas yang diwariskan oleh leluhur. Pengamanan batas ini seringkali dilakukan melalui upacara periodik, di mana batas wilayah dikunjungi dan diperkuat kembali oleh pemimpin dan masyarakat. Institusi adat ini memastikan bahwa meskipun terjadi perubahan sosial atau politik, pengakuan terhadap batas wilayah desa tetap bertahan.
Pembentukan wilayah desa yang ideal berdasarkan adat dan geografi mulai mengalami pergeseran signifikan ketika kekuasaan eksternal, terutama pemerintahan kolonial Belanda, melakukan standardisasi administrasi teritorial. Intervensi ini seringkali bertentangan dengan batas ulayat yang sudah ada.
Pemerintahan kolonial, melalui berbagai peraturan agraria, berusaha mengganti atau setidaknya mengatur hak ulayat dengan sistem kepemilikan individual atau negara (Domein Verklaring). Meskipun hak ulayat tidak sepenuhnya dihapus, penetapan batas desa mulai bergeser dari penanda kultural-spiritual menuju penanda administratif yang bertujuan untuk memudahkan penarikan pajak, pengawasan penduduk, dan eksploitasi lahan perkebunan.
Di Jawa, sistem desa dipertahankan tetapi wilayahnya distandarisasi dan dipetakan untuk tujuan sensus dan kontrol. Di luar Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan, batas-batas komunitas adat seringkali dipotong atau digabungkan berdasarkan pertimbangan efisiensi administrasi kolonial. Hal ini melahirkan dualisme batas: batas yang diakui secara adat dan batas yang diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial. Dualisme ini menjadi sumber konflik teritorial yang berlanjut hingga masa kemerdekaan.
Setelah Indonesia merdeka, tantangan terbesar adalah menyatukan berbagai bentuk satuan komunitas tradisional menjadi satu kerangka hukum nasional yang kohesif. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa mengalami evolusi, namun prinsip dasarnya adalah mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat (desa) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Penentuan batas desa pada masa awal kemerdekaan banyak bergantung pada batas administratif yang ditinggalkan oleh Belanda, yang kemudian diperkuat melalui peraturan daerah tingkat kabupaten/kota. Namun, pengakuan terhadap batas-batas lama (adat) tetap menjadi isu krusial. Desa seringkali menuntut wilayah yang secara historis adalah bagian dari mereka, namun telah digabungkan ke desa tetangga atau bahkan menjadi wilayah hutan negara.
| Aspek Pembatas | Era Adat/Tradisional | Era Administrasi Modern |
|---|---|---|
| Landasan Hukum | Hukum Adat, Mitos, Kesepakatan Tokoh | UU Desa, Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Bupati |
| Penanda Fisik | Pohon Keramat, Batu Batas, Sungai, Mata Air Suci | Pilar Batas (Pilar Batas Desa/PBD), Koordinat Geografis |
| Fungsi Batas | Penguasaan Sumber Daya (Ulayat), Identitas Kultural | Administrasi Kependudukan, Layanan Publik, Alokasi Dana |
Di era modern, pembentukan wilayah desa harus melalui proses formal yang diatur ketat oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan peraturan turunannya. Proses ini mengubah batas yang awalnya bersifat sosial menjadi batas yang bersifat geometris, terukur, dan memiliki kekuatan hukum.
Penegasan Batas Desa (PBD) adalah tahapan kritis yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang memadukan pengakuan historis dan adat dengan teknologi pengukuran spasial modern (kartografi dan geospasial).
Langkah awal PBD adalah identifikasi dan penelusuran batas. Tim yang terdiri dari perwakilan desa yang bersengketa/berbatasan, tokoh adat, dan perangkat daerah, melakukan penelusuran historis terhadap batas-batas yang telah diakui secara turun-temurun. Batas-batas ini kemudian diolah dalam tiga tahapan utama:
Pada tahap ini, batas-batas yang diklaim oleh desa diproyeksikan ke dalam peta dasar (peta rupabumi). Data ini seringkali didukung oleh arsip peta lama, peta desa hasil pengukuran kolonial, atau peta tata ruang wilayah kabupaten. Proses kartometris ini bertujuan untuk memvisualisasikan sengketa atau kesamaan klaim secara digital sebelum turun ke lapangan. Jika terdapat kesamaan klaim, maka batas tersebut dianggap sebagai batas sementara yang disepakati.
Setelah batas sementara disepakati, tim teknis (biasanya dari Badan Pertanahan Nasional atau Dinas Tata Ruang) menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) atau Total Station untuk menempatkan Pilar Batas Desa (PBD). Pilar ini adalah penanda fisik yang berfungsi sebagai titik koordinat resmi. PBD harus ditempatkan pada interval tertentu dan pada titik-titik penting yang menandai perubahan arah batas (misalnya, di persimpangan sungai atau puncak bukit).
Pilar Batas Desa harus memiliki spesifikasi teknis yang seragam, bersifat permanen, dan memiliki referensi koordinat yang presisi (menggunakan sistem koordinat nasional seperti UTM atau GCS). Pilar ini menggantikan fungsi penanda batas tradisional, meskipun penanda adat tetap dihormati sebagai referensi historis.
Gambar 2: Penegasan Batas Menggunakan Pilar dan Koordinat GPS.
Hasil pengukuran di lapangan kemudian diverifikasi dan disahkan melalui Berita Acara Kesepakatan Batas Antar Desa. Dokumen ini menjadi dasar bagi Bupati/Walikota untuk menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dokumen inilah yang secara yuridis menjadi bukti sah wilayah teritorial desa, yang kemudian wajib dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.
Mengingat sejarah panjang dan dualisme hukum yang ada, sengketa batas wilayah desa adalah hal yang lumrah. Sengketa ini seringkali dipicu oleh ditemukannya sumber daya baru (misalnya tambang, air, atau area pembangunan infrastruktur) yang berada tepat di perbatasan historis yang cair.
Mekanisme penyelesaian sengketa batas desa diatur secara berjenjang. Tahap pertama adalah mediasi yang dilakukan oleh Camat, melibatkan tokoh adat dan kepala desa terkait. Jika mediasi gagal, sengketa diangkat ke tingkat kabupaten/kota melalui tim penegasan batas wilayah. Keputusan akhir seringkali bersifat teknis dan didasarkan pada data geospasial yang paling akurat, meskipun pertimbangan historis dan sosial tetap wajib dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan.
Keputusan administratif ini seringkali menuntut penyesuaian sosial. Misalnya, ketika batas baru memisahkan ladang milik satu keluarga yang berada di desa A ke desa B. Dalam kasus-kasus ini, meskipun batas administratif sudah ditetapkan, diperlukan kebijakan transisional agar masyarakat tidak dirugikan, terutama terkait layanan publik dan administrasi kependudukan.
Wilayah desa tidak pernah statis. Ia terus berubah seiring dengan dinamika pembangunan, pertumbuhan populasi, dan kebijakan regional. Dua proses utama yang mengubah wilayah desa adalah urbanisasi dan pemekaran/penggabungan wilayah.
Urbanisasi, terutama di sekitar kota-kota besar, menyebabkan konversi lahan pertanian desa menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur kota. Ketika desa mencapai tingkat kepadatan dan kompleksitas perkotaan tertentu, wilayah desa tersebut berpotensi diubah statusnya menjadi Kelurahan. Proses perubahan status ini secara otomatis mengurangi jumlah wilayah desa di tingkat kabupaten.
Pengurangan wilayah juga terjadi karena pembangunan proyek strategis nasional, seperti bendungan atau jalan tol, di mana sebagian wilayah desa dibebaskan dan dikelola langsung oleh negara atau badan usaha. Meskipun desa mendapat kompensasi, wilayah teritorial desa secara permanen berkurang, yang berdampak pada jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya.
Pemekaran desa (membentuk desa baru dari desa induk) adalah proses paling umum yang mengubah peta wilayah desa. Pemekaran biasanya didorong oleh faktor-faktor berikut:
Proses pemekaran diatur ketat oleh UU Desa, yang mensyaratkan terpenuhinya batas minimal jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi sumber daya. Ketika desa baru terbentuk, batas-batas antara desa induk dan desa pemekaran harus ditetapkan kembali secara formal, seringkali memicu sengketa internal mengenai pembagian aset desa dan tanah kas desa. Wilayah yang secara tradisional menjadi hinterland desa induk, seringkali menjadi wilayah utama desa pemekaran.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota memiliki pengaruh besar dalam penetapan batas desa. RTRW menentukan peruntukan lahan (kawasan lindung, pertanian, industri), yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak dan potensi desa. Batas administrasi yang ditetapkan dalam RTRW harus selaras dengan Peraturan Bupati tentang Batas Desa. Jika terjadi ketidaksesuaian, harus dilakukan penyesuaian yang melibatkan pengukuran ulang geospasial dan kesepakatan politik antar unit pemerintahan.
Meskipun kerangka hukum administrasi desa bersifat nasional, cara wilayah desa terbentuk dan diakui memiliki keunikan mendasar di berbagai wilayah Indonesia, mencerminkan keragaman masyarakat hukum adat yang ada.
Di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, wilayah desa cenderung padat, homogen, dan batasnya relatif stabil. Pembentukan wilayahnya didorong oleh sistem pertanian sawah irigasi yang membutuhkan kerjasama intensif. Batas desa seringkali berupa pematang sawah, jalan desa, atau saluran air sekunder. Wilayah desa terbagi jelas antara permukiman padat (pekarangan) dan lahan sawah (sawah). Tanah desa (kas desa) adalah penanda teritorial yang sangat penting dan dihormati.
Proses pembentukan wilayah di Jawa lebih menekankan pada konsep kolektivitas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya air, di mana batas desa mencerminkan batas kemampuan satu kelompok untuk mengorganisir kerja gotong royong dan sistem irigasi, yang dikenal sebagai Pencarian Tegal atau Pencarian Sawah.
Wilayah Nagari di Minangkabau terbentuk berdasarkan sistem Matrilineal dan unit kekerabatan yang disebut Suku. Batas Nagari adalah batas wilayah komunal dari persekutuan beberapa Suku. Batas ini melingkupi tanah ulayat Nagari yang sangat luas, yang mencakup permukiman (Korong), sawah, hingga hutan rimba. Pembentukan wilayah desa di sini sangat didominasi oleh kesepakatan ninik mamak (pemimpin adat) antar Nagari yang berbatasan.
Konsep teritorialnya sangat luas dan seringkali jauh lebih besar dari desa administratif modern lainnya. Sengketa batas Nagari adalah sengketa yang melibatkan martabat suku, bukan hanya sengketa lahan biasa, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan berpedoman pada filosofi 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah'.
Di Bali, terdapat dualisme penting antara Desa Dinas (administrasi) dan Desa Adat (kultural/spiritual), yang keduanya memiliki batas wilayah yang berbeda, meskipun seringkali tumpang tindih. Batas Desa Adat terbentuk berdasarkan penguasaan atas pura (tempat ibadah) dan wilayah irigasi (Subak) yang dikelola secara komunal. Batas Desa Adat seringkali ditandai dengan batas Pura Khayangan Tiga, yaitu Pura Desa (Pura yang menjadi pusat desa), Pura Puseh (tempat asal-usul), dan Pura Dalem (kuburan/kematian).
Wilayah Banjar, sebagai unit terkecil di bawah Desa Adat, juga memiliki batas yang sangat jelas, yang ditentukan oleh anggota Banjar dan berfungsi mengatur kegiatan upacara keagamaan dan gotong royong (Ngayah). Pembentukan wilayah di Bali sangat dipengaruhi oleh konsep Tri Hita Karana, yang menempatkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga batas teritorial memiliki dimensi ekologis dan spiritual yang kuat.
Di Papua, pembentukan wilayah kampung (desa) sangat erat kaitannya dengan hak ulayat suku atau marga. Wilayah satu kampung bisa sangat luas dan mencakup daerah pegunungan, hutan, dan pesisir. Batas wilayah di sini seringkali merujuk pada batas wilayah perburuan tradisional, jalur migrasi suku, atau wilayah penguasaan sumber daya tertentu (misalnya, lokasi sagu). Pengakuan batas teritorial antar kampung dilakukan melalui ritual perjanjian dan dianggap sah secara adat. Intervensi hukum modern seringkali menimbulkan gesekan, karena luasnya wilayah ulayat yang diklaim secara tradisional tidak sesuai dengan standar luas administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pembentukan wilayah desa di Indonesia adalah sebuah proses yang melibatkan konvergensi dari tiga kekuatan utama yang saling tarik-menarik. Pertama adalah Kekuatan Geografis dan Ekologis, yang menentukan kelayakan fisik dan titik awal permukiman. Kedua adalah Kekuatan Sosiokultural dan Adat, yang memberikan legitimasi komunal, spiritual, dan historis melalui hak ulayat dan narasi leluhur.
Ketiga adalah Kekuatan Hukum dan Administrasi Modern, yang berupaya menstandardisasi dan memberikan kepastian hukum melalui penetapan Pilar Batas Desa (PBD) dan Peraturan Daerah. Tiga kekuatan ini tidak selalu harmonis; seringkali terjadi benturan antara batas adat yang cair dan batas administrasi yang rigid.
Dalam konteks pembangunan nasional, pengakuan dan penetapan batas wilayah desa yang akurat sangat krusial. Batas desa yang jelas tidak hanya mencegah sengketa antar desa, tetapi juga menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang efektif, alokasi dana desa (ADD) yang proporsional, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Masa depan wilayah desa akan terus menjadi medan interaksi antara tradisi yang diwariskan dan tuntutan modernitas, di mana teknologi geospasial menjadi alat penting untuk menafsirkan kembali warisan teritorial yang kaya dan kompleks.