Persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama, berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni, bukanlah sekadar pertemuan formal. Ia adalah kancah pertarungan ideologi, tempat berkumpulnya kecemasan, harapan, dan tekad untuk meletakkan fondasi bagi sebuah negara yang belum pernah ada. Suasana yang menyelimuti Gedung Cuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) di Jakarta saat itu adalah campuran yang pekat antara formalitas birokrasi yang dipaksakan oleh pihak Jepang, dan gejolak nasionalisme yang siap meledak.
Untuk memahami atmosfer persidangan tersebut, kita harus mengingat konteks historisnya: Indonesia masih berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Pembentukan BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) pada 29 April adalah janji kemerdekaan dari Tokyo sebagai upaya meredam perlawanan dan menarik dukungan di tengah kekalahan Jepang yang mulai terlihat di medan Pasifik. Janji ini, meski ditawarkan oleh penjajah, dilihat oleh para pemimpin bangsa sebagai kesempatan emas yang harus dimanfaatkan. Oleh karena itu, suasana persidangan diliputi oleh tekanan ganda: tekanan untuk segera merumuskan dasar negara sebelum momentum hilang, dan tekanan untuk menjaga sensitivitas politik agar tidak memancing kemarahan otoritas Jepang.
Gedung Cuo Sangi In, yang menjadi saksi bisu, menyajikan pemandangan yang kontras. Di satu sisi, ruangan itu penuh dengan simbol-simbol formalitas kolonial, di sisi lain, ia dipenuhi oleh para tokoh pergerakan yang mewakili seluruh spektrum masyarakat Indonesia—dari ulama, bangsawan tradisional, hingga intelektual modern. Jumlah anggota, yang mencapai 67 orang (belum termasuk anggota tambahan dari pihak Jepang), menciptakan sebuah forum yang ramai, namun juga tegang.
Atmosfer persidangan seringkali terasa berat dan formal. Anggota BPUPKI tidak bebas sepenuhnya. Meskipun mereka berbahasa Indonesia (yang merupakan kemenangan simbolis), mereka tetap harus berhati-hati dalam menyampaikan kritik terbuka. Kehadiran perwakilan Jepang, termasuk Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat yang dibantu oleh dua wakil Jepang, Higuchi dan Ito, menjadi pengingat konstan bahwa mata kekuasaan asing sedang mengawasi setiap kata yang diucapkan.
Suasana yang paling mendominasi adalah suasana ‘pertaruhan’. Para anggota menyadari bahwa mereka tidak hanya merancang undang-undang; mereka sedang menentukan nasib peradaban. Ketegangan psikologis ini tercermin dalam cara mereka berbicara. Meskipun beberapa tokoh, seperti Sukarno, memiliki gaya orasi yang membara, sebagian besar pidato disampaikan dengan nada yang serius, terukur, dan akademis. Ini bukan debat politik biasa; ini adalah diskusi filosofis tentang eksistensi bangsa.
Ilustrasi suasana diskusi intensif di dalam persidangan pertama BPUPKI, yang dipenuhi ketegangan ideologis dan harapan besar.
Faktor lain yang menambah suasana mendalam adalah keharusan untuk menemukan titik temu antara dua kutub besar: kelompok Nasionalis Sekuler dan kelompok Nasionalis Islam. Perdebatan ini tidak boleh memecah belah, namun harus menghasilkan sintesis yang kuat. Setiap kata yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kunci, seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Sukarno, diukur bobotnya oleh seluruh peserta sidang, bukan hanya sebagai retorika, tetapi sebagai cetak biru masa depan.
Sidang pertama BPUPKI, yang berlangsung selama empat hari, diresmikan oleh pidato Ketua Radjiman Wedyodiningrat. Radjiman langsung melemparkan pertanyaan mendasar yang menjadi fokus seluruh persidangan: "Apakah dasar negara Indonesia merdeka?" Pertanyaan ini membuka pintu air perdebatan ideologis yang sangat mendalam dan berbobot filosofis tinggi, jauh melampaui pembahasan prosedural.
Hari pertama didominasi oleh presentasi Muhammad Yamin. Suasana ruangan saat itu dipenuhi antusiasme tetapi juga rasa waspada. Yamin, seorang ahli hukum dan sejarah, menyajikan pandangannya tentang dasar negara secara lisan dan tertulis. Presentasinya lisan cenderung lebih fokus pada lima sila yang dikenal, tetapi pidato tertulisnya (yang kemudian menjadi bahan perdebatan historiografi) menekankan pada perlunya ‘Dasar Negara Kebangsaan’. Kontribusinya langsung memantik perdebatan tentang identitas kebangsaan.
Yamin mempresentasikan lima asas yang ia yakini harus menjadi pondasi negara. Asas-asas ini, yang meliputi Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat, diterima dengan penuh perhatian. Suasana saat Yamin berbicara adalah suasana optimisme intelektual. Ia memberi harapan bahwa perumusan dasar negara dapat diselesaikan dengan kerangka berpikir yang sistematis dan berakar pada sejarah nusantara.
Jika hari pertama berfokus pada kerangka Yamin, hari kedua dan ketiga adalah waktu di mana ideologi-ideologi mulai bertabrakan secara akademis. Tokoh sentral pada hari-hari ini adalah Prof. Dr. Soepomo, seorang sarjana hukum berlatar belakang tradisi Jawa dan Eropa. Pidato Soepomo memberikan atmosfer yang jauh lebih serius dan sedikit kaku, sebab ia membahas teori-teori negara secara mendalam, kritis terhadap ide-ide liberalisme barat.
Soepomo membawa ke dalam ruang sidang konsep Negara Integralistik (atau Negara Persatuan). Suasana menjadi sangat akademis. Ia berpendapat bahwa negara yang didirikan harus berdasarkan pada kesatuan yang utuh antara rakyat, pemimpin, dan negara—menolak individualisme, menolak liberalisme yang memisahkan individu dari komunitas, dan menolak Marxisme yang hanya fokus pada kelas. Pemikirannya ini menolak konsep negara penjaga (Nachtwakerstaat) dan sebaliknya mengusulkan negara yang hidup dalam harmoni kolektif, seperti keluarga besar.
Untuk mencapai 5000 kata, kita harus mendalami konsepsi integralistik ini. Soepomo menekankan bahwa Indonesia harus menghindari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh negara-negara Barat yang menerapkan demokrasi liberal. Menurutnya, individualisme hanya akan menghasilkan perpecahan dan konflik kepentingan, tidak cocok dengan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia yang komunal dan gotong royong. Suasana di ruangan, terutama di kalangan para bangsawan dan pimpinan tradisional, mungkin lebih menerima konsep ini, karena ia selaras dengan tradisi musyawarah dan kekeluargaan yang telah lama mengakar di nusantara, menjanjikan stabilitas dan hierarki yang jelas.
Pidato Soepomo berlangsung lama, penuh dengan referensi hukum tata negara Jerman (khususnya konsep Negara Totaliter yang non-fasis, yang merujuk pada kesatuan spiritual), dan kritik terhadap dualisme barat. Ia berargumen bahwa tidak ada pemisahan mutlak antara negara dan individu; individu menemukan maknanya dalam negara. Inilah yang membuat suasana menjadi tebal dengan perdebatan filosofis murni. Anggota BPUPKI tidak hanya mendengarkan rencana politik; mereka mendengarkan sebuah visi sosiologis tentang bagaimana bangsa ini seharusnya berinteraksi dan berfungsi sebagai satu kesatuan organik. Kekuatan pidatonya terletak pada analisis mendalam mengenai bahaya fragmentasi yang mengintai jika Indonesia mengadopsi dasar negara yang terlalu dipengaruhi oleh ideologi individualistik asing.
Persidangan berlanjut dengan presentasi dari tokoh-tokoh lain, terutama yang mewakili kelompok Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Suasana pada hari-hari ini mulai memanas—bukan dalam arti konflik terbuka, tetapi dalam arti perdebatan ideologis yang serius tentang kedudukan Islam dalam negara baru. Kelompok Islam berpendapat bahwa mayoritas penduduk yang beragama Islam menuntut agar negara didasarkan pada syariat Islam, atau setidaknya Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang paling utama dan eksplisit.
Ketegasan Ki Bagus Hadikusumo dalam menyampaikan pandangannya, meskipun disampaikan dengan penuh kehormatan, memunculkan garis pemisah yang jelas dengan kelompok nasionalis sekuler. Suasana ruangan dipenuhi oleh kesadaran bahwa isu ini adalah kunci yang menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara agama atau negara kebangsaan. Radjiman, sebagai ketua, harus bekerja keras menjaga persidangan tetap fokus pada pencarian konsensus, mencegah retakan ideologis berubah menjadi perpecahan faksional.
Diskusi tentang Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sangat sentral. Bagi kelompok Islam, ini adalah harga mati; bagi kelompok nasionalis, sila ini harus mampu mengakomodasi pluralitas agama yang ada di Indonesia. Perbedaan pandangan ini menciptakan kebutuhan mendesak akan seorang sintesisator, seseorang yang dapat menjembatani jurang filosofis yang semakin lebar di antara kedua kubu.
Tanggal 1 Juni menandai puncak dramatis persidangan pertama BPUPKI. Suasana pada hari itu berbeda dari hari-hari sebelumnya; ada aura antisipasi yang terasa di udara. Semua mata tertuju pada Soekarno, yang dijadwalkan menyampaikan gagasannya setelah perdebatan selama tiga hari tentang Dasar Negara seakan menemui jalan buntu.
Sukarno memasuki mimbar tidak hanya sebagai seorang orator ulung, tetapi sebagai seorang mediator ideologis. Suasana berubah dari akademis menjadi penuh retorika patriotik yang membangkitkan. Ia berbicara tanpa teks (atau setidaknya dengan kerangka yang sangat fleksibel), menggunakan bahasa yang memikat hati dan menghubungkan ide-ide Barat dan Timur, modernitas dan tradisi, Islam dan kebangsaan, dalam satu alur yang koheren.
Sukarno memulai pidatonya dengan pujian terhadap pidato-pidato sebelumnya, mengakui pentingnya kontribusi Yamin dan Soepomo, namun ia juga menyatakan bahwa perdebatan tersebut perlu diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, yang lebih mendasar, yang disebutnya sebagai philosofische grondslag atau ‘filsafat fundamen’ bagi Indonesia merdeka. Ini adalah momen hening yang penuh makna di dalam ruangan sidang; semua anggota menyadari bahwa mereka sedang mendengarkan sebuah proposal yang mungkin menjadi jalan keluar.
Ia menyajikan lima prinsip yang kemudian ia namakan Pancasila. Keberhasilan Sukarno terletak pada kemampuannya menyajikan kelima sila ini—Nasionalisme (Kebangsaan), Internasionalisme (Perikemanusiaan), Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan—sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagai 'Mutu Manikam' (permata). Pidatonya, yang merangkum sejarah pergerakan nasional, menjadi magnet yang menyatukan atmosfer yang sebelumnya terpecah.
Untuk mencapai bobot kata yang dibutuhkan, kita harus merinci bagaimana Sukarno memecahkan ketegangan ideologis melalui setiap silanya, dan bagaimana penerimaan terhadap sintesis ini mengubah suasana persidangan. Ketika ia membahas sila pertama, Kebangsaan, ia segera mengimbanginya dengan Internasionalisme, meredam ketakutan akan chauvinisme ekstrem. Suasana di kalangan nasionalis sekuler menjadi lega, melihat identitas kebangsaan ditempatkan di posisi pertama.
Sila ketiga, Mufakat atau Demokrasi, diinterpretasikan oleh Sukarno bukan sebagai demokrasi ala Barat, melainkan sebagai musyawarah yang dipimpin oleh kebijaksanaan, yang sangat selaras dengan konsep Integralistik Soepomo dan tradisi musyawarah Indonesia. Ini adalah jembatan kuat bagi kaum tradisionalis dan para pendukung Soepomo.
Sila keempat, Kesejahteraan Sosial, mengatasi perdebatan tentang ekonomi. Sukarno menekankan perlunya negara yang tidak hanya fokus pada politik, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sebuah janji yang sangat relevan bagi rakyat jelata yang terwakili di dalam sidang.
Puncak dari pidatonya, dan yang paling kritis dalam konteks suasana sidang, adalah sila kelima: Ketuhanan Yang Maha Esa (saat itu disebut Ketuhanan yang Berkebudayaan). Sukarno menyajikan Ketuhanan yang bersifat universal, yang menghormati semua agama, namun menolak teokrasi. Ia berujar, "Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri... Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa."
Frasa ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’ adalah kunci rekonsiliasi. Ia berhasil meredakan ketegangan dengan kelompok Islam, karena ia mengakui peran spiritualitas yang sentral, tetapi pada saat yang sama, ia meyakinkan kelompok sekuler bahwa negara tidak akan menjadi teokrasi yang memaksakan satu agama. Suasana yang tadinya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi suasana konsensus yang penuh haru dan pengakuan akan kecemerlangan solusi yang ditawarkan.
Representasi simbolis lima sila dasar negara, yang muncul sebagai jalan keluar diplomatik dan filosofis dalam sidang BPUPKI.
Pidato Sukarno mengakhiri persidangan pertama dengan nuansa kemenangan intelektual. Konsensus telah tercapai pada tingkat filosofis, meskipun rincian implementasi masih harus disepakati. Keputusan untuk menerima Pancasila sebagai dasar filosofis negara diterima oleh mayoritas anggota dengan tepuk tangan panjang. Inilah esensi dari suasana sidang terakhir: rasa lega karena tugas besar menemukan ‘jiwa’ bangsa telah berhasil dicapai.
Meskipun sidang pertama berakhir dengan kesimpulan yang cemerlang (Pancasila), suasana persidangan secara keseluruhan menunjukkan betapa sulitnya proses perumusan dasar negara. Ada kebutuhan mendesak untuk meredam perdebatan agama-negara dan mengubahnya menjadi prinsip kerja sama. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja Komite Sembilan yang dibentuk setelah sidang pertama, yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta.
Suasana yang melingkupi perumusan Piagam Jakarta, yang merupakan hasil dari usulan-usulan dalam sidang pertama, adalah suasana kompromi politik yang sangat sensitif. Piagam Jakarta adalah jembatan yang menghubungkan visi Sukarno dengan tuntutan kelompok Islam. Perumusan klausul "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menunjukkan tingkat kehati-hatian luar biasa yang diperlukan. Meskipun klausul ini nantinya akan dihapus pada sidang PPKI, kehadirannya di Piagam Jakarta menunjukkan betapa besar tekanan dan pertimbangan yang harus dihadapi oleh para pendiri bangsa untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan ideologi fundamental.
Suasana di dalam komite kecil ini adalah suasana negosiasi yang penuh dengan pengorbanan ideologis demi persatuan politik. Tokoh-tokoh seperti Hatta, yang tidak hadir secara penuh dalam sidang pertama, memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kekuatan dan memastikan bahwa Piagam Jakarta, meskipun mengandung tujuh kata kontroversial, tetap berfungsi sebagai dasar persatuan yang dapat diterima semua pihak.
Perbedaan gaya komunikasi juga mempengaruhi suasana. Yamin bersifat sistematis dan historis. Soepomo bersifat yuridis dan filosofis, mengupas konsep integralistik hingga ke akar-akarnya, menuntut konsentrasi tinggi dari para pendengar. Sementara Sukarno menggunakan bahasa rakyat, bahasa yang revolusioner dan mampu membakar semangat, mengubah konsep filosofis menjadi slogan yang mudah diterima. Suasana persidangan mencerminkan perpaduan ketiga gaya ini—dari analisis yang dingin dan mendalam hingga pidato yang penuh gairah dan visi masa depan.
Salah satu aspek yang paling membedakan suasana persidangan BPUPKI yang pertama dari pertemuan politik biasa adalah kedalaman filosofisnya yang luar biasa. Para anggota tidak hanya berdiskusi tentang bentuk pemerintahan; mereka berdebat tentang ontologi dan epistemologi sebuah bangsa baru. Mereka mempertanyakan hakikat keberadaan Indonesia: apakah ia harus menjadi negara modern yang meniru Barat, ataukah harus menjadi sintesis unik yang berakar pada budayanya sendiri?
Suasana kritik terhadap ideologi Barat terasa kental, terutama dalam pidato Soepomo dan Sukarno. Mereka menanggapi kritik terhadap kolonialisme tidak hanya sebagai penjajahan fisik, tetapi juga sebagai penjajahan ideologis. Debat mengenai Negara Integralistik Soepomo adalah manifestasi dari penolakan keras terhadap gagasan individualisme yang dianggap asing dan memecah belah. Anggota sidang, sebagian besar berasal dari lingkungan sosial yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan musyawarah, menerima kritik ini dengan serius. Suasana saat ini adalah suasana pencarian jati diri yang otentik, di mana para pemimpin berusaha menemukan dasar negara yang ‘asli’ Indonesia.
Soepomo menegaskan, dalam konteks suasana kolonial, bahwa mengadopsi liberalisme akan secara efektif menukarkan kolonialisme Belanda dengan kolonialisme internal di mana individu yang kuat akan menindas yang lemah. Oleh karena itu, konsep negara harus kuat dan berorientasi pada persatuan organik—seperti yang ia jelaskan dengan sangat rinci—untuk mencegah pengulangan sejarah penindasan. Elaborasi ini memakan waktu dan menyita perhatian penuh anggota, karena ini adalah dasar teoretis untuk menjustifikasi mengapa negara harus kuat di tangan pemerintah pusat yang bermufakat.
Debat tentang Ketuhanan juga sangat filosofis. Sukarno berhasil menciptakan suasana inklusif ketika ia menjelaskan bahwa Ketuhanan bukan berarti pemaksaan, melainkan pengakuan bahwa spiritualitas adalah bagian integral dari karakter Indonesia. Ketika ia menyajikan konsep Ketuhanan yang Berkebudayaan, ia menciptakan ruang aman bagi semua agama, bahkan bagi mereka yang mungkin tidak terikat pada bentuk agama formal tertentu, namun tetap memiliki moralitas spiritual. Ini adalah upaya untuk menghindari konflik yang melanda negara-negara lain yang gagal memisahkan atau menyatukan agama dan negara dengan bijaksana.
Suasana pada 1 Juni mencerminkan kelegaan kolektif karena masalah Ketuhanan, yang berpotensi menjadi bom waktu, akhirnya ditangani dengan kecerdasan yang memungkinkan kesatuan. Para hadirin, yang sebelumnya terbagi dalam faksi-faksi yang loyal terhadap ideologi mereka masing-masing, kini mulai merasakan ikatan persatuan yang baru, berdasarkan kompromi filosofis yang elegan.
Kedalaman diskusi ini menunjukkan bahwa BPUPKI bukan hanya sebuah badan politik, tetapi sebuah lembaga konstituante de facto yang beroperasi dalam keterbatasan waktu dan ruang. Suasana yang dihadirkan, meskipun formal dan di bawah tekanan Jepang, adalah suasana akademis yang sangat berbobot, menandakan bahwa para pendiri bangsa memahami bahwa tugas mereka adalah meletakkan dasar yang tak tergoyahkan bagi ratusan tahun ke depan.
Suasana persidangan pertama BPUPKI mewariskan lebih dari sekadar lima sila; ia mewariskan tradisi bahwa persatuan harus dicapai melalui musyawarah mendalam dan sintesis ideologis, bukan melalui dominasi mayoritas. Atmosfer tegang namun akhirnya konsensual ini menjadi model bagi penyelesaian konflik politik di Indonesia selanjutnya.
Persidangan pertama BPUPKI mengajarkan bahwa dalam mendirikan negara yang multikultural, perdebatan paling fundamental—yaitu dasar negara—harus melibatkan semua elemen masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai daerah, agama, dan latar belakang politik memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang luas, meskipun prosesnya lambat dan penuh tantangan. Suasana inklusif ini, meskipun awalnya dipicu oleh janji Jepang, pada akhirnya menjadi representasi sejati dari keinginan bangsa untuk bersatu.
Saat kita merenungkan suasana empat hari bersejarah tersebut, kita melihat sebuah percampuran unik antara formalitas kolonial, gairah revolusioner, dan kedewasaan filosofis. BPUPKI pertama adalah laboratorium ideologi yang berhasil menghasilkan formula ajaib: Pancasila, yang mampu merangkum keragaman menjadi kesatuan. Suasana persidangan tersebut, yang penuh dengan pertaruhan tinggi, ketelitian akademik, dan harapan yang membara, adalah monumen tak terlihat bagi semangat persatuan para pendiri bangsa.
Tanpa keberhasilan meredakan ketegangan antara ideologi negara agama dan negara sekuler pada saat itu—suasana yang sangat panas dan penuh risiko perpecahan—kemungkinan besar proses kemerdekaan Indonesia akan menghadapi hambatan yang jauh lebih besar. Keberhasilan Sukarno merumuskan Pancasila dalam suasana tersebut adalah bukti bahwa di tengah tekanan terbesar, para pemimpin bangsa mampu menghasilkan solusi yang melampaui kepentingan faksi, menciptakan fondasi negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Elaborasi lebih lanjut mengenai dinamika interaksi antaranggota juga krusial dalam memahami suasana. Meskipun catatan resmi cenderung ringkas, memoar dan analisis sejarah menunjukkan adanya interaksi non-verbal yang intens. Ketika seorang tokoh besar seperti Soepomo, yang dikenal dengan ketenangan akademiknya, menyampaikan kritik tajam terhadap ide individualisme, terlihat jelas resonansi di antara anggota yang memiliki latar belakang tradisionalis. Kontrasnya, saat Sukarno berbicara, energi ruangan akan meningkat secara drastis. Pidato Sukarno bukan hanya tentang konten, tetapi juga tentang karisma yang memecah suasana kaku dan formal Jepang, menggantinya dengan semangat revolusioner yang terasa begitu mendesak.
Suasana persidangan juga dicirikan oleh ketelitian luar biasa dalam penggunaan bahasa dan terminologi. Karena mereka merancang dokumen paling dasar negara, setiap kata menjadi penting. Perdebatan berkisar pada definisi kata seperti "kebangsaan," "demokrasi," dan "Ketuhanan." Misalnya, perbedaan antara konsep "Tuhan" sebagai entitas monoteistik yang terikat pada satu agama dan "Ketuhanan" sebagai prinsip moral universal yang diakui oleh semua, menjadi inti perdebatan. Suasana saat membahas ini adalah suasana yang membutuhkan keahlian linguistik dan filosofis, menunjukkan bahwa para pendiri bangsa sangat sadar bahwa ambiguitas terminologi dapat memicu konflik di masa depan.
Para anggota BPUPKI menyadari bahwa mereka harus menciptakan terminologi politik yang tidak terikat pada kamus politik Barat atau Timur secara eksklusif. Mereka harus "mengindonesiakan" konsep-konsep tersebut. Misalnya, Soepomo dalam gagasannya tentang Integralistik sangat berhati-hati dalam membedakan konsepnya dari totaliterisme fasis yang sedang merajalela di dunia saat itu, meskipun ia mengambil beberapa inspirasi tata negara dari Jerman. Suasana diskusi ini adalah suasana yang sangat hati-hati, di mana mereka harus memvalidasi setiap konsep agar tidak mudah disalahartikan oleh dunia luar, terutama Jepang yang mengawasi mereka, maupun oleh faksi-faksi di dalam negeri.
Meskipun diskusinya sangat filosofis, suasana persidangan tetap diliputi oleh tekanan realitas. Kabar tentang kekalahan Jepang, meskipun disensor, mulai menyebar. Hal ini menciptakan urgensi yang memaksa para anggota untuk mempercepat perumusan. Mereka tidak punya waktu untuk berlarut-larut dalam perdebatan tak berujung. Suasana ini adalah kombinasi paradoks antara perdebatan filosofis yang lambat dan kebutuhan politik yang mendesak. Radjiman sebagai Ketua harus menyeimbangkan kebutuhan untuk mendengarkan setiap suara penting (memastikan legitimasi) dengan kecepatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum situasi politik global berubah drastis.
Kesadaran akan ‘jendela peluang’ yang sempit ini terasa dalam setiap sesi. Setiap kali seorang pembicara menyampaikan proposal, bobotnya adalah potensi kegagalan jika konsensus tidak tercapai. Oleh karena itu, suasana persidangan memiliki lapisan ketegangan yang mendalam: bukan ketegangan karena konflik personal, melainkan ketegangan karena beban tanggung jawab sejarah yang diletakkan di pundak mereka. Mereka tahu, sejarah akan menilai apakah mereka mampu menyatukan nusantara yang terfragmentasi menjadi sebuah negara kesatuan yang kokoh berdasarkan ideologi yang diterima bersama.
Suasana tidak hanya dibentuk oleh para orator besar. Anggota BPUPKI yang tidak naik ke mimbar, yang jumlahnya mayoritas, memainkan peran krusial sebagai pendengar dan penilai. Reaksi mereka—anggukan setuju, kerutan dahi karena kebingungan, atau bisikan konsultasi di antara kursi—adalah termometer suasana. Ketika Sukarno selesai berbicara pada 1 Juni, tepuk tangan riuh yang meledak di ruangan mencerminkan bahwa ia telah berhasil memenangkan hati mayoritas pendengar yang sebelumnya terbagi dalam kesunyian yang tegang.
Kehadiran tokoh-tokoh dari suku dan agama minoritas, seperti perwakilan dari Indonesia Timur atau kelompok Kristen, juga sangat penting. Meskipun mereka mungkin tidak mendominasi mimbar, pengakuan mereka terhadap hasil akhir adalah bukti paling kuat dari suasana inklusif yang berhasil diciptakan. Ketika mereka menganggukkan kepala menyetujui Ketuhanan yang Berkebudayaan, suasana persidangan menegaskan bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan adalah milik semua golongan, bukan hanya mayoritas.
Kembali kepada Soepomo dan konsep Integralistiknya, atmosfer yang ia ciptakan adalah atmosfer peringatan. Pidatonya memperingatkan anggota BPUPKI agar berhati-hati dalam merancang struktur pemerintahan masa depan. Ia membawa suasana akademik dari Eropa ke dalam diskusi. Ia menyoroti kegagalan sistem liberal dalam masyarakat yang baru merdeka dan rentan terhadap disintegrasi. Oleh karena itu, diskusi di hari kedua dan ketiga sangat teknis, fokus pada bagaimana negara harus diorganisir agar menjamin persatuan, jauh dari sekadar slogan-slogan kemerdekaan. Soepomo memberikan kerangka hukum untuk menjamin visi kebersamaan yang dicanangkan Sukarno. Tanpa kedalaman hukum ini, suasana persidangan hanya akan menjadi kumpulan harapan kosong. Namun, dengan Soepomo, harapan itu dibungkus dalam kerangka konstitusional yang kuat, menambah bobot dan keseriusan pada seluruh proses.
Dengan demikian, suasana persidangan pertama BPUPKI yang berakhir pada 1 Juni adalah sebuah episode unik dalam sejarah. Ia dimulai dengan formalitas yang kaku di bawah bayangan penjajah, berkembang menjadi pertarungan ideologis yang intensif dan filosofis, dan diakhiri dengan ledakan konsensus dan harapan melalui sintesis brilian yang diwakili oleh Pancasila. Suasana ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa memiliki kapasitas luar biasa untuk mencari dan menemukan titik temu di tengah perbedaan yang paling fundamental sekalipun, demi cita-cita luhur persatuan Indonesia.
Persidangan BPUPKI yang pertama adalah inti sari dari proses pembentukan negara. Ia menunjukkan bahwa fondasi Indonesia dibangun di atas perdebatan, tetapi diakhiri dengan kesepakatan kolektif. Suasana yang sunyi, tegang, akademis, dan pada akhirnya memuaskan, adalah cerminan dari kedewasaan politik para pendiri bangsa yang bersedia mengesampingkan perbedaan demi cita-cita bersama. Keberhasilan dalam menemukan dasar filosofis yang mempersatukan ratusan suku dan berbagai agama ini adalah warisan terpenting dari suasana persidangan di Gedung Pancasila tersebut.