Antropologi Hukum Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang menarik, berfokus pada studi mengenai bagaimana norma-norma hukum yang bersumber dari ajaran Islam diinterpretasikan, dipraktikkan, dan dihayati dalam berbagai konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim. Ilmu ini berdiri di persimpangan antara studi hukum (yurisprudensi Islam atau Fiqh) dengan ilmu sosial, khususnya antropologi. Tujuannya bukan semata-mata menganalisis teks hukum normatif, melainkan menyingkap realitas empiris dari berlakunya hukum tersebut.
Secara tradisional, studi hukum Islam seringkali terpusat pada analisis teks-teks klasik (nas Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama terdahulu) untuk menentukan apa yang "seharusnya" (norma preskriptif). Antropologi hukum Islam, di sisi lain, mengadopsi perspektif etnografis. Ia bertanya: Bagaimana masyarakat benar-benar menggunakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana praktik adat lokal bernegosiasi dengan ketentuan syariah?
Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Ia dibentuk, dibelokkan, dan terkadang bahkan ditolak oleh struktur sosial, kekuasaan politik, dan sistem nilai budaya yang melingkupinya. Misalnya, dalam konteks perkawinan, aturan poligami dalam Fiqh mungkin dipahami dan diterapkan secara berbeda antara komunitas urban yang sangat terpengaruh modernitas dengan komunitas pedesaan yang masih kuat memegang tradisi setempat.
Salah satu kontribusi utama antropologi hukum Islam adalah penelitian mengenai sinergi dan konflik antara hukum Islam (syariah) dan hukum adat (tradisi lokal). Di banyak wilayah di Indonesia, misalnya, tatanan hukum adat sering kali menjadi 'filter' utama dalam penerapan norma agama. Praktik penyelesaian sengketa di tingkat komunitas (seperti musyawarah atau mediasi adat) seringkali lebih dominan daripada mekanisme peradilan formal yang berdasarkan syariah.
Antropolog hukum Islam mendokumentasikan bagaimana para aktor sosial—hakim, pemuka adat, bahkan masyarakat awam—melakukan "rekonstruksi makna." Mereka menafsirkan ulang konsep-konsep seperti maslahah (kebaikan publik) atau 'urf (kebiasaan yang diakui) untuk membenarkan praktik yang mungkin secara harfiah bertentangan dengan interpretasi tekstual yang kaku. Inilah yang sering disebut sebagai 'hukum yang hidup' (living law).
Untuk memahami dinamika ini, antropologi hukum Islam sangat mengandalkan metode kualitatif, terutama observasi partisipan dan wawancara mendalam. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan, tinggal bersama komunitas yang diteliti, untuk memahami logika di balik kepatuhan atau pembangkangan terhadap aturan tertentu. Pengalaman subyektif individu dalam menghadapi proses hukum menjadi data yang sama pentingnya dengan putusan pengadilan itu sendiri.
Studi-studi ini seringkali mengungkap bahwa institusi formal (seperti Pengadilan Agama) seringkali hanya dilihat sebagai opsi terakhir. Mayoritas perselisihan diselesaikan melalui mekanisme informal yang lebih cepat, murah, dan sangat sensitif terhadap menjaga harmoni komunal. Dalam pandangan antropologis, efektivitas hukum diukur bukan hanya dari ketaatan formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut berhasil menjaga kohesi sosial dan memberikan rasa keadilan yang diakui secara kultural oleh masyarakat pendukungnya.
Hasil penelitian antropologi hukum Islam memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan reformasi hukum. Dengan menunjukkan variasi interpretasi dan praktik di lapangan, ilmu ini mendorong para legislator untuk merumuskan regulasi yang lebih kontekstual dan adaptif, daripada menerapkan satu model hukum yang seragam secara kaku. Hukum Islam, dalam lensa antropologis, tampak sebagai entitas yang dinamis, selalu bernegosiasi dengan realitas kemanusiaan yang majemuk.