Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau yang lebih dikenal dengan singkatan APBN, merupakan instrumen kebijakan fiskal utama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. APBN bukanlah sekadar dokumen akuntansi, melainkan cerminan prioritas pembangunan, arah kebijakan ekonomi, dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Memahami APBN berarti memahami bagaimana uang negara dikumpulkan dan dibelanjakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Fungsi APBN sangat krusial dalam tata kelola negara modern. Secara umum, APBN memiliki tiga fungsi utama: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Fungsi alokasi berarti APBN digunakan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta, seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pertahanan negara, dan pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui anggaran ini, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor-sektor prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menggunakan APBN untuk memberikan bantuan sosial, subsidi energi, subsidi pangan, dan transfer ke daerah. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, serta antara wilayah maju dan tertinggal.
Fungsi stabilisasi merujuk pada peran APBN dalam menjaga kestabilan perekonomian makro, seperti mengendalikan inflasi, menjaga tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, dalam kondisi ekonomi lesu, pemerintah dapat meningkatkan belanja (stimulus fiskal) melalui APBN untuk menggerakkan roda perekonomian.
Setiap APBN tersusun atas dua komponen utama yang saling terkait: Pendapatan Negara dan Belanja Negara. Keseimbangan antara keduanya menentukan status anggaran, apakah surplus, defisit, atau berimbang.
Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dll.) yang merupakan tulang punggung utama, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam (migas, mineral), dan keuntungan BUMN. Kinerja penerimaan sangat bergantung pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan dan efektivitas sistem perpajakan.
Belanja negara mencakup seluruh pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan. Belanja ini dibagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (misalnya untuk kementerian/lembaga, pembayaran bunga utang, subsidi) dan Transfer ke Daerah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa) yang bertujuan mendistribusikan sumber daya ke pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
Penyusunan APBN adalah proses yang panjang dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lembaga. Dimulai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) yang disusun oleh pemerintah, kemudian dirumuskan dalam Rancangan APBN (RAPBN). RAPBN ini kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan dimintakan persetujuan. Setelah disetujui bersama, RAPBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN, yang mulai berlaku pada awal tahun anggaran berikutnya. Proses pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan setelah tahun anggaran berakhir untuk memastikan anggaran digunakan sesuai amanat undang-undang.