Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen ini memuat proyeksi penerimaan negara yang akan diterima dan alokasi belanja yang akan dikeluarkan dalam satu tahun anggaran. Penganggaran APBN bukanlah sekadar pencatatan angka, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang sangat vital bagi arah pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.
Fungsi utama APBN sangat beragam, meliputi fungsi otorisasi (sebagai dasar hukum pelaksanaan pendapatan dan belanja), fungsi perencanaan (sebagai pedoman kegiatan tahunan pemerintah), fungsi pengawasan (sebagai alat ukur kinerja eksekutif), fungsi alokasi (untuk penyediaan barang publik), fungsi distribusi (untuk pemerataan pendapatan), dan fungsi stabilisasi (untuk menjaga stabilitas ekonomi makro).
Proses penganggaran APBN melibatkan siklus yang terstruktur dan berulang setiap tahunnya, biasanya memakan waktu sekitar 10 bulan dari tahap penyusunan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Siklus ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah direncanakan dan dipertanggungjawabkan secara legal.
Tahap ini dimulai oleh Pemerintah (melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas) dengan menyusun kerangka acuan makro ekonomi dan prioritas belanja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini kemudian dibahas secara internal dan diajukan dalam Sidang Paripurna DPD dan DPR sebagai Rancangan APBN (RAPBN).
Setelah RAPBN diajukan, DPR melakukan pembahasan intensif, baik di tingkat komisi maupun rapat dengar pendapat. Dalam tahap ini, terjadi proses politik dan teknis negosiasi antara pemerintah dan DPR. Jika disetujui, RAPBN akan disahkan menjadi Undang-Undang tentang APBN yang berlaku untuk tahun berikutnya.
Setelah disahkan, APBN mulai dilaksanakan. Bendahara Umum Negara melalui kantor perbendaharaan daerah mulai mencairkan dana sesuai pos yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan akuntabel. Setiap realisasi belanja dicatat dan dipantau secara ketat.
Selama pelaksanaan, fungsi pengawasan dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi terkait di DPR. Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah wajib menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN). RUU ini kemudian diperiksa dan dimintakan persetujuan akhir oleh DPR.
APBN secara umum terbagi menjadi dua sisi utama yang saling terkait:
Penganggaran APBN yang terencana dengan baik dan dilaksanakan secara efektif berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. APBN yang solid mampu mendorong investasi infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi ketimpangan regional. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam mengelola anggaran dapat menyebabkan inflasi, peningkatan utang yang tidak terkontrol, dan lambatnya roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penganggaran adalah kunci menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.