Representasi visual alur komponen utama dalam penyusunan APBN.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal utama pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara. Salah satu tahapan krusial dalam penyusunan APBN adalah perumusan sektor penerimaan. Sektor penerimaan menentukan seberapa besar kapasitas fiskal negara untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Tanpa proyeksi penerimaan yang akurat dan terstruktur, perencanaan belanja akan menjadi tidak realistis dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal.
Penerimaan negara secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama: Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Struktur ini sangat penting karena mencerminkan sumber daya riil yang dapat dihimpun oleh pemerintah.
Pajak merupakan tulang punggung utama penerimaan APBN. Efektivitas kebijakan perpajakan sangat menentukan keberhasilan penerimaan negara. Komponen penerimaan perpajakan mencakup berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara. Ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh) baik dari badan maupun perorangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai.
Penyusunan proyeksi PPh dan PPN sangat bergantung pada asumsi makroekonomi. Misalnya, prediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, nilai tukar, dan harga komoditas menjadi variabel kunci. Jika proyeksi pertumbuhan ekonomi optimis, maka proyeksi penerimaan PPh dan PPN diasumsikan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan konsumsi dan investasi masyarakat serta dunia usaha. Oleh karena itu, proses ini memerlukan sinkronisasi erat antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga teknis yang bertanggung jawab atas perumusan asumsi dasar ekonomi.
PNBP mencakup seluruh penerimaan pemerintah yang tidak berasal dari pajak. Sumber PNBP sangat beragam, mencakup setoran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam (seperti migas dan pertambangan), hasil denda, hibah, hingga pungutan layanan dari kementerian/lembaga.
Khusus dalam pengelolaan sumber daya alam, proyeksi penerimaan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global. Jika harga minyak mentah dunia naik, maka penerimaan dari sektor migas otomatis meningkat, meskipun volume produksi tetap. Tantangannya di sini adalah mengelola volatilitas ini agar tidak menyebabkan defisit besar ketika harga komoditas justru jatuh di tengah tahun pelaksanaan anggaran.
Penyusunan APBN sektor penerimaan bukanlah sekadar penjumlahan angka, melainkan proses estimasi yang dinamis dan penuh tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga optimisme proyeksi agar tetap realistis (prinsip kehati-hatian). Proyeksi yang terlalu ambisius akan menyebabkan perlunya revisi anggaran (fiskal yang tidak tercapai) di tengah tahun berjalan, yang dapat mengganggu stabilitas program pemerintah.
Proses ini melibatkan serangkaian diskusi lintas sektor. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memfinalisasi basis data dan potensi penerimaan. Data historis, tren ekonomi global, efektivitas penegakan hukum pajak, serta reformasi kebijakan perpajakan yang direncanakan menjadi bahan utama dalam penyusunan proyeksi akhir.
Selain itu, digitalisasi proses administrasi perpajakan juga menjadi faktor penting. Peningkatan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara daring (online) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pemungutan, yang secara langsung berdampak positif pada realisasi penerimaan dalam APBN. Dengan fondasi penerimaan yang kuat dan terstruktur, pemerintah dapat menyusun alokasi belanja yang lebih terukur untuk mencapai target pembangunan nasional.