Proses perumusan Pancasila merupakan salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia. Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan melalui perdebatan mendalam, musyawarah, dan gagasan cemerlang dari para tokoh pendiri bangsa. Memahami cara yang digunakan para tokoh untuk merumuskan Pancasila berarti menelusuri jejak perjuangan intelektual dan semangat kebangsaan yang menyatukan beragam latar belakang untuk menciptakan ideologi yang fundamental.
Langkah awal yang signifikan dalam perumusan Pancasila adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Chōsakai oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memiliki tugas utama untuk mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam badan inilah, gagasan-gagasan dasar mengenai ideologi negara mulai mengemuka dan diperdebatkan.
BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada masa inilah, para tokoh bangsa secara terbuka menyampaikan pandangan dan usulan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Tiga tokoh utama yang menyampaikan pidato penting mengenai gagasan dasar negara adalah:
Pidato-pidato inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal sekarang. Para tokoh menyampaikan gagasan mereka berdasarkan pemikiran mendalam tentang kondisi bangsa Indonesia, cita-cita kemerdekaan, serta pelajaran dari berbagai ideologi dunia.
Hasil diskusi pada sidang pertama BPUPKI belum merupakan kesepakatan final. Ada berbagai perbedaan pandangan, terutama terkait dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan. Mayoritas anggota BPUPKI berasal dari golongan Islam, sementara sebagian lainnya, termasuk para pendiri bangsa dari latar belakang yang berbeda, mengusulkan prinsip ketuhanan yang lebih universal. Untuk menjembatani perbedaan ini, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.
Panitia Sembilan beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai golongan, antara lain: Soekarno, Mohammad Hatta, Abdoel Kahar Moezakir, H.A. Salim, Wachid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Prof. Dr. Soepomo, dan R.O.E. Soerjo. Melalui musyawarah yang intensif, Panitia Sembilan berhasil merumuskan sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta". Piagam Jakarta memuat pembukaan yang sangat mirip dengan pembukaan UUD 1945 saat ini, dan di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yang mencakup: Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang ini, terdapat penyesuaian penting terhadap Piagam Jakarta. Frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus dan diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" secara universal. Perubahan ini dilakukan atas pertimbangan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama.
Dengan demikian, Pancasila yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Cara yang digunakan para tokoh untuk merumuskan Pancasila adalah melalui forum diskusi yang terbuka, musyawarah mufakat, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan komitmen yang kuat untuk menciptakan landasan persatuan bagi bangsa yang majemuk. Inilah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang terus menjadi pedoman hidup bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.