Ilustrasi simbolis ketidaksetaraan kekuasaan yang menjadi dasar setiap interaksi diplomatik antara Belanda dan Diponegoro.
Ketika membahas konflik besar di tanah Jawa, khususnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, sorotan utama sering jatuh pada aspek militer dan strategi gerilya yang heroik. Namun, salah satu babak paling krusial, yang sekaligus mengungkapkan inti dari arogansi kolonial, adalah bagaimana sikap belanda saat melakukan perundingan. Perundingan, dalam konteks ini, bukanlah upaya damai yang setara, melainkan sebuah manuver taktis yang dirancang untuk mengakhiri perlawanan tanpa memberikan konsesi politik atau moral.
Sikap Belanda sejak awal dilandasi oleh ideologi superioritas rasial dan politik yang kuat. Bagi Pemerintah Kolonial, Pangeran Diponegoro bukanlah seorang pemimpin yang setara atau penguasa yang sah, melainkan seorang pemberontak (rebel) yang harus ditundukkan atau dihilangkan. Kerangka berpikir inilah yang mendikte setiap kata, setiap janji, dan setiap gerakan yang dilakukan oleh pihak Belanda, terutama menjelang klimaks penangkapan di Magelang.
Untuk memahami sikap Belanda, kita harus kembali ke akar konflik. Diponegoro memimpin perlawanan bukan hanya karena alasan pribadi, tetapi karena penolakan terhadap intervensi Belanda yang semakin mendalam dalam urusan Kesultanan Yogyakarta, termasuk masalah suksesi, sewa tanah, dan yang paling sensitif, pemajakan atas tanah dan jalan. Jika Belanda benar-benar bernegosiasi, mereka harus bersedia melepaskan kendali ekonomi dan politik yang selama ini mereka nikmati, sesuatu yang mustahil dalam logika kolonial.
Sikap keras kepala Belanda berasal dari tiga pilar utama:
Oleh karena itu, tujuan utama perundingan dari sudut pandang Belanda bukanlah untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan berdasarkan kompromi, melainkan untuk mencari celah, mengulur waktu, mengumpulkan intelijen, dan yang paling utama, meyakinkan Diponegoro agar menyerah tanpa syarat. Semua interaksi diplomatik hanya merupakan kamuflase strategis untuk mengakhiri perang tanpa harus menderita lebih banyak kerugian militer.
Puncak dari sikap Belanda yang penuh tipu muslihat terjadi pada Maret 1830, di Magelang. Setelah hampir lima tahun peperangan yang melelahkan kedua belah pihak, Jenderal Hendrik Merkus de Kock, panglima tertinggi Belanda di Jawa, mengirimkan tawaran perundingan kepada Diponegoro. Saat itu, Pangeran berada dalam posisi yang sangat terjepit; pasukan intinya telah terpencar, dan keluarganya terancam. Diponegoro, didorong oleh harapan tulus untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya, menerima undangan tersebut.
Sikap Belanda di Magelang dapat dipecah menjadi beberapa elemen kunci yang menunjukkan ketidakjujuran: Pertama, Penjaminan Keamanan Palsu (False Guarantee). Diponegoro datang bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai tamu yang hendak berunding di bawah panji putih. Namun, niat Belanda sejak awal bukanlah negosiasi, melainkan penangkapan. De Kock telah menerima instruksi rahasia bahwa jika Diponegoro tidak menerima persyaratan Belanda (penyerahan dan pengasingan), ia harus ditangkap segera. Kedua, Penggunaan Agama dan Kehormatan sebagai Umpan. Belanda memahami betul nilai kehormatan dan spiritualitas bagi Diponegoro. Mereka menggunakan tokoh-tokoh yang dihormati dan janji-janji yang dibungkus dengan bahasa penghormatan untuk menarik Pangeran keluar dari wilayah yang aman.
Sikap Belanda selama pertemuan itu adalah gabungan antara keramahan superfisial dan ketegasan taktis yang dingin. Mereka bersikeras bahwa Diponegoro tidak memiliki posisi tawar. Semua tuntutan Pangeran yang terkait dengan otonomi kerajaan atau pengakuan atas statusnya sebagai Ratu Adil ditolak mentah-mentah. Belanda hanya menawarkan Diponegoro status sebagai ulama terhormat di Makkah (atau pengasingan yang disamarkan), yang jelas-jelas menghapus seluruh identitas politik dan militernya. Sikap ini merupakan penghinaan terbuka terhadap status bangsawan dan perjuangan panjangnya. Ketika Diponegoro menolak, De Kock segera melaksanakan instruksi penangkapan. Ini bukan kegagalan negosiasi; ini adalah keberhasilan operasi penangkapan yang disamarkan sebagai negosiasi.
Sikap Belanda dalam perundingan juga tercermin dari bagaimana mereka secara sistematis merendahkan dan mendehumanisasi sosok Pangeran Diponegoro dalam dokumentasi resmi mereka. Selama perang, Diponegoro selalu digambarkan sebagai fanatik, gila kekuasaan, dan pengganggu stabilitas. Dengan narasi ini, tindakan penangkapan yang licik tidak terlihat sebagai pengkhianatan diplomatik, melainkan sebagai tindakan yang diperlukan untuk 'menyelamatkan' Jawa dari kekacauan.
Dokumen-dokumen Belanda pasca-peristiwa Magelang menggambarkan Diponegoro sebagai orang yang tidak stabil, yang membuat perundingan menjadi mustahil. Sikap ini bertujuan untuk melegitimasi tindakan mereka di mata publik Eropa. Mereka menghindari pengakuan bahwa Pangeran adalah seorang pemimpin politik yang berjuang melawan imperialisme; sebaliknya, ia hanyalah seorang 'bandit' yang bersembunyi di balik jubah agama.
Pendekatan dehumanisasi ini sangat penting karena ia membenarkan sikap non-kompromi Belanda. Jika Diponegoro adalah seorang pemberontak tanpa legitimasi, maka Belanda tidak memiliki kewajiban moral atau hukum internasional untuk memperlakukannya sebagai pihak yang setara di meja perundingan. Mereka datang ke perundingan dengan mentalitas seorang majikan yang berbicara kepada pelayan yang memberontak, bukan dua kekuatan yang mencari jalan tengah.
Simbol kehormatan Diponegoro yang coba direbut dan dinetralkan oleh Belanda melalui tawaran perundingan yang manipulatif.
Sikap belanda saat melakukan perundingan dengan pangeran diponegoro tidak terjadi dalam satu momen statis, melainkan melalui serangkaian komunikasi yang dirancang untuk melemahkan posisi tawar Pangeran. Bahkan sebelum Magelang, terdapat beberapa upaya kontak yang semuanya dipenuhi dengan nuansa ketidakpercayaan dan manipulasi. Strategi ini disebut sebagai "Penguluran dan Pelemahan."
Belanda menggunakan saluran komunikasi tidak langsung, seringkali melalui mediator pribumi yang sudah berada di bawah pengaruh mereka. Tujuannya adalah untuk mengirimkan pesan ganda: di satu sisi menawarkan perdamaian, di sisi lain terus melancarkan operasi militer terbatas. Selama masa-masa menjelang 1830, Belanda gencar membangun benteng pertahanan (benteng stelsel) yang memutus jalur logistik Diponegoro. Perundingan palsu ini berfungsi sebagai pengalih perhatian, membuat Diponegoro berharap pada solusi diplomatik sementara kekuatannya terkikis oleh tekanan militer yang tak henti-hentinya.
Sikap sinis ini menunjukkan bahwa Belanda melihat perundingan sebagai alat perang, bukan sebagai alternatif perang. Ini adalah perang urat saraf, di mana janji palsu dan batas waktu yang sempit digunakan untuk memaksa lawan membuat kesalahan fatal. Ketika Diponegoro akhirnya setuju bertemu di Magelang, ia datang dalam keadaan mental dan fisik yang lelah, hasil dari strategi pelemahan yang sistematis ini.
Dalam sejarah diplomasi global, sikap Belanda terhadap Diponegoro sering dikutip sebagai contoh nyata pelanggaran etika perundingan, khususnya penggunaan panji putih (lambang gencatan senjata) sebagai jebakan. Panji putih seharusnya menjamin keamanan penuh bagi pihak yang berunding. Sikap Belanda yang melanggar janji ini menunjukkan standar moral yang rendah ketika berhadapan dengan "pihak yang ditaklukkan."
Jenderal De Kock, meskipun kemudian membela tindakannya sebagai kebutuhan militer, telah melakukan penipuan. Penipuan ini bukan hanya berakibat pada penangkapan Diponegoro, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh elit Jawa: tidak ada janji Belanda yang dapat dipercaya, dan kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Sikap ini memperburuk hubungan pribumi-kolonial selama beberapa dekade ke depan.
Perundingan yang dilakukan hanya memiliki satu hasil yang dapat diterima oleh Belanda: penyerahan total tanpa syarat dan tanpa konsesi. Jika Diponegoro meminta pengakuan atas wilayah tertentu atau jaminan kebebasan beragama, permintaan tersebut akan dianggap sebagai kemunduran bagi kekuasaan Belanda. Sikap ini sangat kontras dengan perundingan antarnegara Eropa pada masa itu, yang setidaknya mengharuskan penghormatan formal terhadap kedaulatan pihak lawan.
Inti dari kegagalan perundingan terletak pada jurang pemisah tuntutan. Diponegoro menuntut:
Sebaliknya, Belanda menuntut:
Jelas, sikap belanda adalah sikap penakluk, bukan negosiator. Mereka datang hanya untuk memfinalisasi penyerahan, bukan untuk mencari titik temu yang adil. Sikap ini menunjukkan kegagalan mendasar dalam diplomasi kolonial: ketidakmampuan untuk melihat lawan sebagai mitra yang sah.
Sikap licik yang ditunjukkan Belanda dalam perundingan—yang sejatinya adalah jebakan—memiliki dampak psikologis dan politik yang sangat mendalam. Di satu sisi, penangkapan Diponegoro mengakhiri Perang Jawa, yang merupakan kemenangan militer besar bagi Belanda dan mengamankan kekuasaan mereka di Jawa selama lebih dari satu abad. Di sisi lain, cara mereka melakukannya menciptakan warisan ketidakpercayaan yang bertahan lama.
Bagi rakyat Jawa, peristiwa Magelang bukan hanya akhir dari perang, tetapi juga sebuah simbol pengkhianatan kolonial yang paling terang-terangan. Cerita mengenai bagaimana Diponegoro ditangkap di bawah panji perdamaian menjadi bagian dari memori kolektif perlawanan. Hal ini memperkuat persepsi bahwa kolonialisme tidak mengenal kehormatan atau kesetiaan, dan bahwa perundingan damai hanyalah sebuah ilusi.
Sikap Belanda saat itu juga mengajarkan para pemimpin perlawanan di masa depan untuk sangat berhati-hati terhadap tawaran perundingan dari pihak kolonial. Mereka belajar bahwa jika kekuatan militer belum sepenuhnya lumpuh, perundingan hanyalah jeda untuk mempersiapkan pukulan pamungkas. Sikap ini secara tidak langsung membenarkan strategi perlawanan total yang menolak segala bentuk kompromi yang ditawarkan oleh penjajah.
Dalam konteks internal Belanda, sikap tegas De Kock yang mengakhiri perang dengan penangkapan dipandang sebagai keberhasilan taktis. De Kock dipuji karena berhasil menghindari perundingan yang bisa mengancam kepentingan ekonomi dan politik di Batavia. Ini memperkuat pola perilaku kolonial di masa depan: ketika berhadapan dengan pemberontakan, tipu daya dan kekuatan harus diutamakan di atas diplomasi yang tulus.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun Belanda menyajikan perundingan sebagai formal dan terhormat, semua protokol dirancang untuk mengendalikan Diponegoro. Lokasi pertemuan, misalnya, dipilih di Magelang, yang merupakan basis militer yang kuat bagi Belanda. Ini memastikan bahwa meskipun perundingan gagal, opsi penangkapan selalu tersedia dengan dukungan pasukan yang memadai. Sikap ini adalah manifestasi dari strategi 'diplomasi yang didukung ancaman' (coercive diplomacy).
Setiap detail kecil dalam perundingan tersebut diawasi dengan ketat oleh Belanda. Diponegoro diminta untuk datang dengan rombongan terbatas. Meskipun ini lazim dalam perundingan, pembatasan jumlah pengawal secara efektif menghilangkan kemampuan Diponegoro untuk mempertahankan diri jika terjadi pengkhianatan. Sikap Belanda yang penuh perhitungan ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah berniat memberikan ruang aman bagi Pangeran untuk berdiskusi secara terbuka.
Kehadiran para pejabat tinggi militer Belanda, termasuk De Kock sendiri, dalam perundingan tersebut berfungsi ganda: sebagai penghormatan formal kepada status Diponegoro sebagai bangsawan (mempertahankan ilusi negosiasi) dan sebagai penjagaan ketat. De Kock, sebagai perwira militer, bukanlah diplomat ulung; kehadirannya menekankan bahwa pertemuan ini lebih merupakan urusan militer daripada politik. Sikap ini memastikan bahwa isu-isu politik yang sensitif dapat dipotong pendek dan segera digantikan dengan tuntutan penyerahan diri.
Setelah penangkapan, sikap belanda selanjutnya adalah mengelola narasi sejarah. Laporan-laporan resmi yang dikirim ke Den Haag sengaja menekankan bahwa Diponegoro adalah pihak yang tidak realistis dan keras kepala, sehingga penangkapan menjadi satu-satunya jalan keluar yang rasional. Mereka memutarbalikkan fakta perundingan untuk menghilangkan aspek pengkhianatan panji putih.
Dalam versi kolonial, Diponegoro dianggap melanggar etika perundingan karena datang dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Ini adalah upaya 'mencuci tangan' dari tanggung jawab moral. Mereka mengklaim bahwa negosiasi telah gagal secara organik, dan penangkapan hanyalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Padahal, jika Diponegoro dianggap sebagai pihak yang setara, kegagalan negosiasi seharusnya berujung pada kelanjutan perang, bukan penangkapan mendadak dalam pertemuan yang dijanjikan aman.
Sikap Belanda dalam penulisan sejarah ini adalah bagian integral dari proyek kolonial: menjustifikasi tindakan kekerasan dan tipu daya sebagai keharusan administratif. Mereka menciptakan gambaran di mana Belanda adalah pihak yang beradab dan Diponegoro adalah pihak yang liar, yang tidak mampu memahami proses diplomatik yang benar. Narasi ini terus mendominasi historiografi Barat selama lebih dari satu abad.
Pendekatan ini menunjukkan kedalaman sikap kolonial: superioritas mereka tidak hanya diterapkan dalam kebijakan militer dan ekonomi, tetapi juga dalam etika diplomasi dan pemaksaan memori kolektif. Dengan mengontrol narasi perundingan, Belanda berhasil mengubah tindakan penipuan menjadi tindakan kepahlawanan militer yang mengakhiri konflik berdarah. Inilah inti dari sikap manipulatif mereka: mengorbankan kehormatan demi keuntungan strategis dan kemudian menutupi jejak moral mereka melalui propaganda.
Setiap kata yang diucapkan oleh De Kock, setiap gerakan yang dilakukan oleh pasukannya di sekitar lokasi perundingan, dan setiap butir janji yang dibuat kepada Pangeran, semuanya merupakan bagian dari skema yang lebih besar. Skema ini bertujuan untuk menciptakan suasana harapan palsu, memancing Diponegoro keluar dari benteng perlawanannya, dan menetralkan ancaman terbesarnya terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Sikap ini secara fundamental berlawanan dengan semangat perundingan sejati yang mensyaratkan saling menghormati dan kerelaan untuk berkorban.
Kegagalan perundingan, yang sebenarnya adalah keberhasilan penipuan, menegaskan bahwa dalam hubungan kolonial, diplomasi hanyalah perpanjangan tangan dari kekerasan militer. Tidak ada ruang bagi kehormatan, terutama ketika kepentingan finansial dan dominasi kekuasaan dipertaruhkan. Sikap belanda saat melakukan perundingan dengan pangeran diponegoro merupakan pelajaran pahit dalam sejarah perlawanan, yang mengajarkan bahwa di hadapan arogansi imperial, kepolosan niat baik seringkali menjadi bumerang paling berbahaya bagi pejuang kebebasan.
Sikap Belanda yang menolak memberi konsesi, bahkan saat mereka berada di ambang kelelahan finansial akibat perang yang panjang, menunjukkan prioritas mereka. Stabilitas dan legitimasi kekuasaan kolonial adalah segalanya. Jika mereka mengakui Diponegoro sebagai pihak yang setara dalam negosiasi, seluruh struktur kekuasaan mereka akan runtuh. Oleh karena itu, perundingan harus diakhiri dengan pemusnahan total kekuatan politik Diponegoro, bukan dengan kesepakatan damai. Ini adalah sikap zero-sum game, di mana satu pihak harus menang mutlak dan pihak lain harus kalah mutlak.
Keseluruhan proses yang melibatkan Diponegoro dan Belanda ini, dari kontak awal hingga Magelang, adalah contoh klasik dari bagaimana kekuasaan asimetris mengubah diplomasi menjadi alat penindasan. Belanda memanfaatkan situasi genting Diponegoro, menggunakan kelelahan pasukan dan kekhawatiran Pangeran terhadap nasib rakyatnya sebagai titik masuk. Mereka tidak berunding dengan senjata di atas meja, tetapi dengan janji palsu yang jauh lebih mematikan daripada peluru. Sikap ini adalah cerminan paling jujur dari moralitas kolonial pada masa itu.
Kehadiran militer yang masif di sekitar Magelang selama perundingan berlangsung merupakan penegasan visual dari sikap dominasi Belanda. Mereka tidak mengandalkan kekuatan argumen atau kesepakatan damai; mereka mengandalkan senjata yang tersembunyi. Diponegoro menyadari adanya ancaman tersebut, namun desakan moral untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya mengalahkan kewaspadaan taktisnya. Belanda memanfaatkan kemuliaan niat Diponegoro ini untuk menjeratnya. Sikap oportunistik ini adalah ciri khas dari strategi yang mereka gunakan.
Sikap Belanda juga ditunjukkan melalui cara mereka menangani pengikut Diponegoro setelah penangkapan. Alih-alih memberikan amnesti umum seperti yang mungkin diharapkan dari sebuah perundingan damai, Belanda melakukan pembersihan politik, memastikan bahwa jaringan perlawanan Diponegoro hancur total. Ini membuktikan bahwa tujuan perundingan adalah eliminasi, bukan rekonsiliasi. Sikap kejam ini didorong oleh ketakutan bahwa jika ada sisa-sisa pengaruh Diponegoro yang dibiarkan, perlawanan akan segera muncul kembali.
Secara retoris, Belanda selalu mengedepankan istilah ‘perdamaian’ dan ‘stabilitas’ saat berinteraksi dengan Diponegoro. Namun, tindakan mereka menunjukkan bahwa definisi perdamaian bagi Belanda adalah kepatuhan total. Stabilitas berarti tidak adanya tantangan terhadap kekuasaan kolonial. Jika Diponegoro menolak tunduk, maka ia harus dieliminasi. Sikap ini tidak hanya menghancurkan Diponegoro secara individu, tetapi juga menghancurkan harapan pribumi akan adanya keadilan atau ruang politik dalam sistem kolonial.
Analisis mendalam terhadap dokumentasi perundingan menunjukkan bahwa Diponegoro berusaha mati-matian untuk mendapatkan kompromi yang memungkinkan ia mempertahankan peran spiritual, jika bukan politik. Ia meminta jaminan bahwa ia dapat menjalani hidup sebagai ulama terhormat. Sikap Belanda terhadap permintaan ini sangat dingin dan kaku. Mereka hanya menawarkan pengasingan, memastikan bahwa Pangeran tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di tanah Jawa, sehingga mengakhiri pengaruhnya secara permanen. Pengasingan adalah bentuk penghinaan tertinggi terhadap seorang bangsawan yang mengklaim kedaulatan.
Penting untuk menggarisbawahi bagaimana De Kock menggunakan faktor waktu. Perundingan dibuat sangat singkat dan penuh tekanan. Belanda menolak memberikan Diponegoro waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan sisa-sisa pasukannya atau penasihat terpercayanya. Sikap tergesa-gesa ini merupakan taktik untuk mencegah Pangeran menarik diri dari pertemuan. Mereka tahu bahwa penundaan akan memungkinkan Diponegoro untuk menyadari jebakan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, kecepatan dan tekanan adalah kunci dari sikap manipulatif Belanda dalam momen krusial tersebut.
Sikap arogan ini berakar pada keyakinan bahwa kekuatan militer dan teknologi Barat secara inheren lebih unggul, dan oleh karena itu, tuntutan pihak pribumi tidak memiliki bobot. Dalam pandangan kolonial, negosiasi dengan Diponegoro adalah sebuah kemurahan hati, bukan kewajiban diplomatik. Keyakinan ini menghilangkan semua insentif bagi Belanda untuk bersikap jujur atau menghormati aturan pertempuran yang disepakati secara informal (seperti panji putih). Ini adalah manifestasi dari mentalitas penguasa yang merasa berhak melakukan apa pun demi mempertahankan kekuasaannya.
Jika kita membandingkan sikap belanda saat melakukan perundingan dengan pangeran diponegoro dengan perundingan yang dilakukan oleh Belanda dengan kekuatan Eropa lainnya, perbedaannya sangat mencolok. Dengan sesama orang Eropa, Belanda akan menunjukkan kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap kedaulatan. Tetapi dengan Diponegoro, mereka menunjukkan sikap yang merendahkan, penuh rahasia, dan pada akhirnya, pengkhianatan terang-terangan. Perbedaan perlakuan ini mencerminkan hierarki rasial dan politik yang menjadi dasar imperialisme mereka.
Sikap ini juga menjadi pelajaran bagi generasi penerus di Indonesia. Memahami bahwa perundingan dengan kekuatan asing yang tidak setara harus dilakukan dengan kewaspadaan ekstrem. Peristiwa Magelang menjadi monumen abadi tentang bahaya mempercayai janji-janji kolonial ketika kekuatan belum sepenuhnya imbang. Kekalahan Diponegoro bukan hanya karena kelelahan militer, tetapi juga karena keyakinannya yang naif bahwa pihak lawan akan menjunjung tinggi kehormatan diplomatik yang setara.
Oleh karena itu, ketika kita merekonstruksi sejarah sikap belanda saat melakukan perundingan dengan pangeran diponegoro, kita melihat sebuah pola yang konsisten: strategi kolonial yang mengutamakan hasil (mengakhiri perang dan menangkap pemimpin) di atas integritas proses. Sikap inilah yang mendefinisikan hubungan kolonial secara keseluruhan, yaitu hubungan yang didasarkan pada ketidakpercayaan, dominasi, dan pemanfaatan kelemahan pihak lain.
Sikap Belanda ini bukan sekadar insiden tunggal; ini adalah representasi dari kebijakan yang lebih luas yang mereka terapkan di seluruh Nusantara. Setiap kali Belanda berhadapan dengan perlawanan yang signifikan, mereka menggunakan kombinasi kekuatan militer brutal dan tipu daya politik. Perundingan dengan Diponegoro hanyalah contoh yang paling terkenal dan paling tragis dari taktik ini, yang memastikan bahwa perlawanan politik Diponegoro dimusnahkan hingga ke akarnya.
Sikap yang dipertontonkan oleh Jenderal De Kock, meskipun sukses secara militer, meninggalkan noda hitam pada reputasi Belanda sebagai kekuatan yang beradab. Mereka menukar kemenangan jangka pendek dengan hilangnya kehormatan di mata sejarah. Peristiwa Magelang akan selalu diingat bukan sebagai pertemuan yang damai, tetapi sebagai pengkhianatan yang paling dingin dan paling diperhitungkan dalam sejarah kolonial Jawa. Sikap belanda yang licik ini mengakhiri fase perlawanan bersenjata Diponegoro, namun justru memicu nyala semangat perlawanan pasif dan intelektual di kalangan rakyat Jawa yang berlangsung hingga era kemerdekaan.
Sikap belanda saat melakukan perundingan dengan pangeran diponegoro adalah pelajaran tentang psikologi kekuasaan kolonial. Kekuasaan itu tidak pernah merasa perlu untuk bersikap jujur atau adil, karena dominasi militer sudah memberikan pembenaran mutlak atas segala tindakannya. Ketika Diponegoro duduk di meja perundingan, ia melihat seorang lawan yang lelah perang, tetapi Belanda melihat peluang untuk menjebak seorang pemberontak yang kelelahan. Perbedaan fundamental dalam persepsi inilah yang menentukan nasib Pangeran dan nasib perang itu sendiri.
Analisis ini menegaskan bahwa dari sudut pandang Diponegoro, perundingan adalah upaya terakhir yang mulia untuk mengamankan perdamaian bagi rakyatnya. Dari sudut pandang Belanda, perundingan hanyalah formalitas yang diperlukan untuk melancarkan penangkapan. Sikap belanda yang berorientasi pada hasil dan tanpa belas kasihan ini mencerminkan esensi dari imperialisme yang haus kekuasaan, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatan seringkali dikorbankan demi stabilitas kekuasaan kolonial.
Penolakan Belanda untuk mengakui status Diponegoro sebagai figur yang berhak menuntut konsesi politik dan agama merupakan bukti nyata sikap arogansi. Jika mereka bersedia menawarkan konsesi sekecil apa pun, mungkin saja hasilnya akan berbeda. Namun, mereka tidak dapat melakukannya, karena mengakui tuntutan Diponegoro berarti mengakui bahwa perang yang mereka pimpin adalah perang melawan legitimasi, bukan hanya melawan pemberontakan. Sikap ini mempertegas bahwa Belanda tidak pernah bernegosiasi, mereka hanya menetapkan persyaratan penyerahan.
Sikap belanda saat melakukan perundingan dengan pangeran diponegoro, yang puncaknya di Magelang, tidak bisa dilepaskan dari konteks persaingan global dan kebutuhan mendesak Belanda untuk memulihkan keuangan mereka. Perang Jawa telah menguras kas kolonial. Oleh karena itu, sikap yang paling efisien, meskipun paling tidak terhormat, adalah yang dipilih: menggunakan tipu daya untuk mengakhiri konflik secara cepat dan tuntas, sehingga sumber daya dapat dialihkan untuk eksploitasi ekonomi lebih lanjut. Moralitas adalah kemewahan yang tidak mampu mereka tanggung pada saat itu, atau setidaknya, itulah pembenaran internal mereka.
Jenderal De Kock, sebagai pelaksana utama taktik ini, bertindak berdasarkan perintah atasan yang dipandu oleh kepentingan ekonomi Batavia. Sikap yang ia tampilkan adalah sikap kepatuhan militer terhadap tujuan politik, meskipun melanggar kode kehormatan militer dan diplomatik. Keberanian yang ditunjukkan Diponegoro dalam datang ke perundingan digunakan sebagai senjata psikologis oleh Belanda. Mereka tahu bahwa ia datang karena keputusasaan dan harapan, dan mereka mengeksploitasi kedua hal tersebut tanpa ampun. Ini adalah contoh klasik bagaimana sikap dingin dan perhitungan mampu mengalahkan niat baik di medan diplomasi.
Dalam kesimpulannya yang terperinci, sikap belanda saat melakukan perundingan dengan pangeran diponegoro adalah serangkaian manuver taktis yang dirancang untuk mencapai tujuan militer melalui jalan politik palsu. Sikap ini berakar pada arogansi rasial, kebutuhan ekonomi, dan ketakutan akan kehilangan kontrol. Peristiwa Magelang bukanlah akhir dari perundingan, melainkan pengeksekusian sebuah rencana yang telah dipersiapkan jauh hari, membuktikan bahwa panji putih di tangan kolonial seringkali hanyalah tirai tipis di atas pedang yang terhunus.